Menu

Mode Gelap
Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan Korban Pembacokan di Tongas Bantah Goda Istri Pelaku SD Negeri di Lumajang Kekurangan Murid, Kok Bisa? KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo Stok Menipis, Harga Cabai Rawit di Kota Probolinggo Tembus Rp100 Ribu Kapok! Dua Spesialis Maling Pikap di Pasuruan Diringkus Polisi

Politik · 9 Jul 2024 18:50 WIB

Belum Serahkan LHKPN, 7 Anggota DPRD Terpilih Kota Probolinggo Terancam Gagal Dilantik


					Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. (foto: Hafiz Rozani) Perbesar

Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal. (foto: Hafiz Rozani)

Probolinggo,- Salah satu syarat anggota DPRD terpilih dapat dilantik yakni, mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), tak terkecuali di Kota Probolinggo.

Sayangnya, ada tujuh anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih yang hingga saat ini belum menyerahkan LHKPN.

Dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari 2024 lalu, Partai Golkar keluar sebagai pemenang di Kota Probolinggo dengan tujuh kursi di DPRD.

Disusul PKB dengan enam kursi, dan PDI Perjuangan dengan lima kursi. Ke-30 anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih ini akan dilantik pada Agustus 2024.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal membenarkan hingga saat ini, masih terdapat tujuh anggota DPRD Kota Probolinggo terpilih yang belum menyerahkan LHKPN berupa tanda terima kepada KPU Kota Probolinggo.

“Ada tenggang waktu bagi anggota DPRD terpilih untuk menyerahkan laporan LHKPN yakni, 21 hari sebelum pelantikan. Artinya tanggal 24 Agustus 2024 masa jabatan DPRD Kota Probolinggo habis, maka paling lambat penyerahan LHKPN tanggal 3 Agustus 2024,” ujar Radfan, Selasa (9/7/24).

Penyerahan LHKPN anggota DPRD sebagai syarat pelantikan ini tertuang dalam Peraturan KPU Pasal 51 dan Pasal 52, tentang Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Jika nantinya anggota DPRD terpilih ini tidak menyerahkan LHKPN hingga batas waktu yang ditentukan, maka KPU Kota Probolinggo tidak akan mencantumkan nama anggota DPRD terpilih pada salinan keputusan kepada gubernur melalui wali kota sesuai pasal yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024.

“KPU Kota Probolinggo sudah bersurat dan juga berkomunikasi kepada pengurus parpol terkait LHKPN yang wajib diserahkan ke KPU,” imbuhnya.

Informasi yang diterima KPU, alasan anggota DPRD terpilih belum menyerahkan LHKPN meski sudah melapor ke KPK, karena tanda terima dari KPK belum diterima oleh anggota DPRD terpilih.

“Harapannya, tujuh anggota DPRD terpilih ini segera menyerahkan laporan LHKPN kepada KPU Kota Probolinggo. Sehingga tidak ada dokumen tertinggal untuk diserahkan kepada gubernur melalui walikota,” cetus Radfan. (*)

 

 


Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : Moch. Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 83 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan

23 Juli 2024 - 22:51 WIB

KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo

23 Juli 2024 - 20:13 WIB

Jalan Sehat di Krejengan, Gus Haris – Ra Fahmi Ajak Warga Biasakan Pola Hidup Sehat

21 Juli 2024 - 11:46 WIB

Cak Thoriq Godok 3 Nama Bacawabup, Siapa Saja?

19 Juli 2024 - 21:08 WIB

Melihat Kembali Kebersamaan Cak Thoriq – Bunda Indah; Dulu Bak Menara Kembar, Kini Hambar

19 Juli 2024 - 14:18 WIB

Trending di Politik