Menu

Mode Gelap
Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan Korban Pembacokan di Tongas Bantah Goda Istri Pelaku SD Negeri di Lumajang Kekurangan Murid, Kok Bisa? KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo Stok Menipis, Harga Cabai Rawit di Kota Probolinggo Tembus Rp100 Ribu Kapok! Dua Spesialis Maling Pikap di Pasuruan Diringkus Polisi

Politik · 9 Jul 2024 20:16 WIB

Bawaslu Kabupaten Pasuruan Temukan Pelanggaran Coklit dan Ketidakadilan Penempatan TPS


					PENGAWASAN: Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto (berdiri), mengawasi proses coklit yang dilakukan pantarlih. (foto: Moh. Rois). Perbesar

PENGAWASAN: Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto (berdiri), mengawasi proses coklit yang dilakukan pantarlih. (foto: Moh. Rois).

Pasuruan,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan menemukan sejumlah pelanggaran selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih jelang Pilkada Serentak Tahun 2024.

Temuan ini terungkap setelah Bawaslu menggelar uji petik yang melibatkan seluruh Panwascam dan PKD di wilayah tersebut.

“Kami menemukan beberapa pelanggaran dalam proses coklit,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, Selasa (9/7/2024).

Salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah petugas Pantarlih di Kecamatan Rembang yang melakukan pendataan pemilih sebelum diambil sumpah jabatannya.

Hal ini dilakukan untuk mengejar target coklit 1 (satu) juta pemilih pada hari pertama.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah ketidaktaatan prosedur oleh petugas Pantarlih. Ada Pantarlih yang tidak meminta KTP-el, KK, atau dokumen lain kepada pemilih untuk dicocokkan dengan daftar pemilih.

Ada juga Pantarlih yang hanya menyerahkan tanda bukti coklit dan menempelkan stiker kosong di rumah pemilih, meskipun pemilih sudah dicoklit.

“Kami juga menemukan pemilih yang sudah dicoklit tetapi belum ditempeli stiker di rumahnya,” imbuh Arie.

Selain itu, Bawaslu menemukan Pantarlih yang tidak memakai atribut lengkap saat melakukan coklit dan hanya mencoklit satu KK dari dua KK yang tinggal di satu rumah.

Arie menegaskan bahwa Bawaslu telah meminta KPU Kabupaten Pasuruan untuk memperbaiki proses coklit dalam sisa waktu yang ada.

“Kami minta KPU dan jajarannya melakukan perbaikan dalam proses coklit,” tegasnya.

Bawaslu juga menemukan ketidakadilan dalam penempatan TPS di Dusun Santren Desa Welulang Kecamatan Lumbang dan Dusun Keputran Desa Tambakan Kecamatan Bangil.

Kedua dusun tersebut sama-sama memiliki jumlah pemilih kurang dari 190 orang. Namun, di Dusun Welulang bisa didirikan TPS, sedangkan di Dusun Keputran harus bergabung dengan TPS lain yang berjarak 2 KM.

“Kami ingin mengetahui alasan KPU tidak bisa memfasilitasi pendirian TPS di Dusun Keputran seperti di Dusun Welulang, mengingat jarak dan letak geografis yang cukup jauh dari alamat domisili pemilih,” Arie memungkasi. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch. Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan

23 Juli 2024 - 22:51 WIB

KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo

23 Juli 2024 - 20:13 WIB

Jalan Sehat di Krejengan, Gus Haris – Ra Fahmi Ajak Warga Biasakan Pola Hidup Sehat

21 Juli 2024 - 11:46 WIB

Cak Thoriq Godok 3 Nama Bacawabup, Siapa Saja?

19 Juli 2024 - 21:08 WIB

Melihat Kembali Kebersamaan Cak Thoriq – Bunda Indah; Dulu Bak Menara Kembar, Kini Hambar

19 Juli 2024 - 14:18 WIB

Trending di Politik