Menu

Mode Gelap
Penerbangan Perdana Jember–Jakarta Kembali Ditunda, Dijadwalkan 23 September 2025 Beras Lokal dan SPHP Bisa Berdampingan, Bukan Harus Bersaing Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas Cold Storage dan D’Ozone, Senjata Baru Lumajang Jaga Mutu dan Harga Wow! Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Bakal Dibuatkan Rumah Dinas Seharga Rp10 Miliar Pasokan Berkurang, Harga Daging Ayam Potong di Probolinggo Tembus Rp40 Ribu/Kg

Pemerintahan · 13 Jun 2024 12:54 WIB

Kendalikan Inflasi Jelang Idul Adha, Pemkab Lumajang Gelar Pangan Murah


					PANTAU: Pj. Bupati Lumajang meninjau Gelar Pangan Murah (GPM) di Kawasan Wonorejo Terpadu, Rabu (12/06/2024). (foto: Asmadi). Perbesar

PANTAU: Pj. Bupati Lumajang meninjau Gelar Pangan Murah (GPM) di Kawasan Wonorejo Terpadu, Rabu (12/06/2024). (foto: Asmadi).

Lumajang,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), menggelar Gelar Pangan Murah (GPM) di Kawasan Wonorejo Terpadu, Rabu (12/06/2024).

Komoditas yang dijual diantaranya meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah besar dan cabai rawit.

Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni menyampaikan, harga yang ditawarkan di GPM jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran pada umumnya.

Momentum ini harus menjadi angin segar bagi masyarakat dan harus dimanfaatkan di tengah melambungnya harga bahan pokok di pasaran.

“Gerakan seperti ini harus kami dilakukan, terutama mendekati hari besar keagamaan, apalagi ada musim manten,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni saat memantau berjalannya GPM.

“Itu kita support jangan sampai inflasi tinggi melebihi dua atau tiga karena itu berat bagi masyarakat, harus ada stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga harus kita jaga terus,” imbuh wanita yang biasa dipanggil Yuyun itu.

Yuyun menyampaikan, tujuan digelarnya kegiatan tersebut, tidak lain untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

Dengan demikian, diharapkan inflasi di daerah dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Di Lumajang dalam minggu ini inflasi 0,69, tidak apa-apa ada inflasi tapi tidak terlalu tinggi, kalau deflasi terus bisa mempengaruhi daya beli masyarakat,” paparnya.

“Kemungkinannya rantai pasokan yang tidak ada, mungkin karena daya beli masyarakat yang berkurang, ini yang harus kita seimbangkan, kasihan pedagang dan petani karena saat ini sudah masuk musim panen seperti cabe, beras sudah musim panen,” tambahnya.

Pemkab Lumajang, menurut Yuyun, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta berupaya menggelar kegiatan serupa apabila terjadi kenaikan harga pada kebutuhan pokok.

Yuyun menegaskan, GPM merupakan salah satu upaya agar inflasi di kota pisang dapat terkendali.

“Apabila harga-harga mengalami kenaikan, kita akan menggelar operasi pasar serupa untuk menekan harga yang ada di pasaran,” janjinya. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 128 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pembangunan Tak Boleh Molor, DPRD Lumajang Kawal Serapan Anggaran Hingga Tuntas

18 September 2025 - 16:56 WIB

Wow! Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Bakal Dibuatkan Rumah Dinas Seharga Rp10 Miliar

18 September 2025 - 15:11 WIB

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Meriahnya Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Diwarnai Pertunjukan Drone dan Tari Taksu Ilahi

14 September 2025 - 06:57 WIB

Trending di Pemerintahan