Lumajang,- Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengimbau, perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024.
Menurut Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, dalam pesta demokrasi, kebanyakan perangkat desa direkrut untuk menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tentu hal itu membuat pekerjaan peranghak desa lebih kompleks.
“Saya minta seluruh kades menjaga netralitas, sehingga kondusifitas dan stabilitas di masing-masing wilayah tetap terjaga,” kata Yuyun saat dikonformasi, Kamis (30/11/23).
Dijelaskannya, Yuyun, semua perangkat desa maupun kepala desa se-Kabupaten Lumajang tidak dibolehkan datang di kerumunan massa maupun kegiatan kampanye.
“Meski begitu, perangkat dan kepala desa masih memiliki hak suara dalam pemilu 2024 yang akan datang,” ujar dia.
Yuyun menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 menyebut, bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik huruf (g), dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah huruf (j).
Menurutnya, hal ini juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya pasal 280 ayat (2).
“Pada pasal 280 ayat (2) ditegaskan lagi bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutkan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” jelasnya.
Itu sebabnya, Pj. Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur itu berpesan, agar seluruh kepala desa dapat mengikuti aturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang.
“Apabila ada yang melanggar, ada sanksi yang akan diterima, baik itu sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa maupun sanksi pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” pungkas dia. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Moch. Rochim
