Menu

Mode Gelap
Ratusan Warga Jember Ikuti Operasi Katarak Gratis, Lansia Prioritas Waspada! Pasien Sakit Musiman di Jember Melonjak Gara-gara Anomali Cuaca Bocah di Paiton Curhat di Tik-tok, Ngaku jadi Korban Pencabulan Polres Pasuruan Ungkap Jaringan Narkoba, Bandar hingga Kurir Dibekuk Dinkes Lumajang Edukasi Bahaya Sound Horeg, Bukan Sekadar Berisik, Bisa Mematikan BPN Lumajang: Kami Punya Dasar Yuridis dan Fisik yang Kuat

Hukum & Kriminal · 11 Okt 2023 21:02 WIB

Makelar hingga Bos Tambang jadi Saksi Sidang Penimbunan Solar di Kota Pasuruan


					SIDANG: Suasana sidang dugaan penimbunan solar subsidi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di PN Kota Pasuruan. (foto: Moh. Rois) Perbesar

SIDANG: Suasana sidang dugaan penimbunan solar subsidi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di PN Kota Pasuruan. (foto: Moh. Rois)

Pasuruan, – Pengadilan Negeri (PN) Kota Pasuruan kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi dalam kasus penimbunan BBM solar subsidi, Selasa (11/10/23) siang.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Yuniar Yudha Himawan itu, ada 4 saksi dijadwalkan hadir. Namun hanya 3 saksi yang hadir, sementara 1 saksi lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.

Salah satu saksi yang hadir dalam persidangan adalah makelar bernama Anwar Sadad. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memasarkan solar dari terdakwa, Haji Wachid, sejak tahun 2018.

Ia menawarkan solar ke beberapa perusahaan. Selama ia menjadi perantara, Sadad mengaku hanya menerima fee sebesar Rp100 per liter dari Haji Wachid.

“Saya hanya menerima fee setelah pelanggan membayar, dan pembayaran fee tersebut dilakukan melalui transfer dari Haji Wakhid,” ungkap Sadad.

Pengiriman dilakukan dua kali dalam seminggu, bahkan bisa mencapai tiga kali jika permintaan tinggi. Dalam sekali pengiriman, jumlah solar yang dijual mencapai 8 ribu liter.

“Untuk harga solar, rata-rata Rp10 ribu per liter,” jelas Sadad saat memberi kesaksian.

Majelis hakim pun mempertanyakan dari mana acuan standar harga jual solar. Sebab dalam website resmi PT. Pertamina, standar harga jual solar industri non subsidi adalah Rp21.850.

“Standar harganya kita ikut produsen yang mengeluarkan. Memang harganya lebih murah dari Pertamina,” jawab Sadad.

Sadad juga menjelaskan bahwa selama menjadi perantara, ia tidak mengetahui bahwa solar yang dijual Haji Wachid ilegal. Ia hanya mengetahui bahwa PT Mitra Central Niaga (MCN) adalah penyedia BBM solar untuk industri.

“Jadi yang saya tahu, PT MCN itu supliyer untuk solar industri,” jelas dia.

Saksi lain, Solehuddin yang merupakan pemilik tambang galian C mengaku telah langganan membeli solar ke PT MCN melalui Anwar Sadad sejak tahun 2021. Dia membeli solar 5 ribu liter dengan harga Rp10 ribu termasuk PPN.

“Kadang 3 bulan sekali tergantung ramainya pasar. Cara pembayaran melalui transfer ke PT MCN,” papar Solehuddin.

Sementara itu, terdakwa Abdul Wahid, membenarkan semua keterangan dari para saksi. “Benar yang mulia,” aku Wachid.

Saksi ketiga, Safak, yang bertugas mengawasi kapal-kapal konsumen solar dari PT MCN, mencatat dan melaporkan kapal-kapal tersebut kepada terdakwa Abdul Wahid. Ia berstatus freelance dan mendapatkan bayaran Rp1 juta per transaksi.

“Sebulan paling banyak, bisa lima kali transaksi,” ungkapnya.

Safak membantah terlibat dalam negosiasi harga dengan pembeli. Ia mengatakan bahwa kesepakatan transaksi tersebut dilakukan oleh Subianto, saksi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut.

“Yang negosiasi Subianto, kalau pembayaran langsung ke abah Wahid atau PT MCN,” ungkapnya.

Solar yang disediakan oleh PT MCN adalah jenis HSD (High Speed Diesel) dengan kualitas baik. Harganya jauh lebih rendah daripada standar harga solar subsidi dari Pertamina.

“Semua jenis mesin kapal yang besar, termasuk kapal cargo, bisa pakai solar HSD ini. Solar PT MCN termasuk bagus, dibanding produsen lain, harganya murah,” bebernya.

Diketahui, ada tiga terdakwa dalam kasus dugaan penimbunan solar di Kota Pasuruan ini. Mereka adalah Abdul Wachid selaku pemilik modal dari PT MCN, Bahtiar Febrian Pratama selaku pengelola keuangan, Sutrisno selaku koordinator sopir.

Ketiganya didakwa melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 40 ayat 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

 

Editor: Mohamad S

Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bocah di Paiton Curhat di Tik-tok, Ngaku jadi Korban Pencabulan

5 Agustus 2025 - 17:53 WIB

Polres Pasuruan Ungkap Jaringan Narkoba, Bandar hingga Kurir Dibekuk

5 Agustus 2025 - 17:17 WIB

Diduga Gelapkan 3 Mobil, Kades Karangpandan Ditangkap Saat Tidur di Masjid

5 Agustus 2025 - 11:19 WIB

Terungkap! Ini Alasan Pria di Pasuruan Nekat Curi Pakaian Dalam Wanita

1 Agustus 2025 - 20:08 WIB

Kejari Lumajang Selidiki Dugaan Korupsi Alih Fungsi Sungai Asem

1 Agustus 2025 - 19:50 WIB

Terekam CCTV, Pencuri Pakaian Dalam Wanita di Pasuruan Diringkus Polisi

31 Juli 2025 - 19:53 WIB

Polres Probolinggo Ringkus Enam Maling Jalanan yang Resahkan Warga

31 Juli 2025 - 18:49 WIB

Melawan, Polisi Tembak Pelaku Perampokan di Sumberwetan Kota Probolinggo

31 Juli 2025 - 17:35 WIB

Kejari Lumajang Segera Lelang Motor Tilang Tak Diambil Pemiliknya

31 Juli 2025 - 15:42 WIB

Trending di Hukum & Kriminal