Probolinggo,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) mulai mengaudit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Perwakilan BPK tersebut kabarnya ditemui oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko, pada Selasa (14/2/2023).
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Probolinggo Yulius Cristian. Pemeriksaan tersebut dilakukan bukan karena adanya persoalan keuangan di lingkungan pemkab setempat. Namun, pemeriksaan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya.
“Audit ini bukan karena ada masalah, tapi rutin setiap tahun. Semua OPD ataupun lembaga, pasti diaudit, ini bukan hanya di Probolinggo, di daerah lain juga sama, diaudit juga,” katanya, Rabu (15/2/2023).
Ia melanjutkan, audit ini merupakan audit tahap pertama, dan setidaknya akan dilakukan selama beberapa hari ke depan. Yang diaudit ialah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara garis besar.
“Ini pendahuluan, seumpama Maret selesai audit ini. Sebulan kemudian biasanya BPK itu datang lagi untuk audit yang lebih rinci,” katanya.
Yulius pun menyebut, dalam audit ini, semua OPD di lingkungan pemkab setempat akan bersifat kooperatif dan akan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh BPK. Hal ini demi menjaga transprasansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
“Selama bertahun-tahun kami selalu kooperatif, tidak pernah kami bersikap sebaliknya. Dan sejauh ini baik-baik saja,” ujarnya.(*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
