Probolinggo – Pengaduan Rahmad Yunus kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo terkait adanya indikasi kecurangan dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak berlanjut. Hal itu setelah warga Desa Klampokan, Kecamatan Besuk tersebut mencabut laporannya pada Rabu (26/1/2023).
Komisioner Bawaslu setempat, Ahmad Nasaruddin Lathif membenarkan pencabutan tersebut. Padahal, pihaknya sudah bersiap untuk menindaklanjutinya.
“Ketika laporan (Selasa, Red.) kebetulan saya ada di Surabaya sedang rakor. Kami memang akan menindaklanjuti laporan tersebut, namun ternyata keesokan harinya (Rabu, Red.) ketika saya sudah kembali ke Probolinggo, sudah dicabut. Jadi belum sempat kami tindak lanjuti, sudah dicabut,” katanya, Kamis (26/1/2023).
Nasar menjelaskan, terdapat beberapa poin yang disampaikan Rahmad dalam pencabutan laporannya itu, salah satunya terkait minimnya bukti yang ia miliki. Selain itu, Rahmad juga baru menyadari bahwasanya PPK diperkenankan untuk melakukan tes wawancara.
“Salah satu poinnya saat laporan itu kan terkait PPK yang melakukan tes, dia baru tahu kalau itu boleh. Makanya laporannya dicabut,” paparnya.
Meski laporan itu dicabut, Nasar pun mengaku siap menerima jika ada warga lainnya yang ingin melaporkan indikasi-indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Sebab, sebagai badan pengawas, pihaknya tentu juga membutuhkan adanya masukan dari masyarakat.
“Memang untuk yang Rahmad ini sekarang dicabut. Tapi yang bersangkutan saat ini bilangnya mau mengumpulkan bukti-bukti dulu, karena nanti mau laporan ke DKPP,” katanya.
Sementara itu, sesuai dengan surat pencabutan laporannya, Rahmad saat ini mengaku akan fokus mengumpulkan sejumlah bukti terlebih dahulu. Hal ini ia persiapkan guna membuat laporan lanjutan.
“Kami masih perlu mengumpulkan bukti-bukti untuk penguatan laporan,” paparnya.(*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
