Lumajang,- Anggaran yang di usulkan KPU Kabupaten Lumajang belum disetujui oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Padahal, satu tahun lagi, pemilihan umum (pemilu) serentak sudah berlangsung.
Pada Pemilu 2024 nanti, selain memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, masyarakat juga akan memilih gubernur, wali kota/bupati.
Ketua KPU Kabupaten Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk menyelenggarakan pemilu, mulai tahapan hingga proses pelantikan.
Anggaran itu akan dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu seperti honorarium PPK dan PPS, pendirian tenda TPS, pengadaan surat suara, formulir, dan lain sebagainya.
“Pembahasan terakhir, itu bareng dengan tim kecil pemda. Kami menunggu respons positif karena selain pemilu legislatif dan pilpres, pemilukada kan juga masuk di 2024. Karena petunjuk teknisnya belum ada, pengajuan anggarannya masih pakai aturan KPU yang lama,” kata Yuyun melaluin sambungan seluler, Minggu (8/1/2023).
Yuyun mengatakan, proses pengajuan anggaran sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada titik temu antara keduanya.
Dijelaskan Yuyun, saat mengusulkan anggaran yang disusun saat kondisi Covid-19, pihaknya telah disesuaikan serta berdasarkan ‘sharing’ anggaran dengab KPU Jawa Timur.
Informasi yang dihimpun, Pemkab Lumajang hanya menyediakan anggaran sebesar Rp35 miliar. Padahal, KPU Lumajang membutuhkan anggaran sebesar Rp73 miliar.
“Kebutuhan KPU dihitung saat Covid-19 Rp 73 miliar, kalau kondisi sekarang dicabut PPKM apa ada penurunan nanti kita cek lagi, yang pasti sesuai aturan. Ini juga dibuat sharing dengan KPU Jatim karena penyelenggaran pilkada bareng sama gubernur, jadi nanti dibuat sharing,” jelas Yuyun.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, pihaknya sudah melakukan ‘saving’ anggaran untuk kebutuhan pemilu sejak periode 2020.
Meski demikian, lanjut Thoriqul, Pemkab Lumajang masih mengkaji dan akan mencocokkan kebutuhan yang dibutuhkan KPU dengan kemampuan Pemkab Lumajang.
“Pilkada sedang kita perhitungkan, sama-sama kita cocokkan kebutuhan karena yang pilkada itu dari APBD. Kita sudah saving anggaran melalui dana cadangan di APBD bertahap dari 2020 sampai sekarang. Nanti akan ada finalisasi soal berapa kebutuhan yang diperlukan dan dibahas antara KPU dan Pemkab,” terang Thoriq.
Thoriq menyampaikan, pengajuan dari KPU masih belum final. Namun Thoriq berjanji anggaran KPU sudah akan selesai pada pertengahan 2023.
“Ada pengajuan dari KPU, tapi itu belum final nanti kita croscek mana yang tidak harus ada anggaran dan mana yang perlu anggaran. Misalnya apakah honor itu disesuaikan dengan standar minimum atau maksimum itu nanti akan dibahas, harusnya pertengahan tahun ini selesai,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainullah FT
