MAYANGAN,- Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Jombang, Kamis (5/8/21) pagi. Kunker ini dinilai kurang tepat karena dilakukan ditengah pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Salah seorang warga Kota Probolinggo, Rizal menyebut, kunker di saat semua kegiatan masyarakat dibatasi sangat tidak tepat. Seharusnya, anggota dewan lebih peka dengan kondisi saat ini.
“Ya kurang tepat apapun alasannya. Kalau misalkan kepentingannya itu studi banding, kan bisa dilakukan secara virtual. Ini masyarakat diminta tidak kemana-mana tapi pejabatnya kemana-mana,” keluhnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi mengatakan, kungker Komisi II sempat ditunda karena anggota dewan yang ikut rombongan kunker diminta swab antigen. Namun jadwal kunker akhirnya dilanjutkan setelah hasil swab antigen 6 anggota dewan peserta kunker dinyatakan negatif.
“Agenda ke Kabupaten Jombang untuk uji referensi upaya pemerintah dan peran DPRD Kabupaten Jombang dalam menangani pandemi Covid-19 dan penanganannya, karena sama-sama PPKM Level 4 (dengan Kota Probolinggo),” kata Sibro.
Menurut Sibro, dari hasil kunker ke Kota Santri itu, diketahui bahwa tren kasus Covid -19 di Kabupaten Jombang menurun. Penyebabnya, lantaran penanganan Covid-1919 diawasi penuh, seluruh puskesmas buka layanan 24 jam dan masyarakat tidak disibukkan dengan administrasi.
Selain itu, imbuh politisi Partai Nasdem ini, bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sudah dianggarkan sejak Januari 2021 sebesar Rp33 miliar. Jumlah itu, diluar jenis bantuan lainnya.
“Nantinya, hasil dari kungker ke Kabupaten Jombang ini akan dilaporkan dan dibahas dalam rapat pimpinan dan akan menjadi rekomendasi DPRD,” Sibro menjelaskan.
Jika Komisi II kunker ke Kabupaten Jombang, disaat bersamaan Komisi III kunker ke Kabupaten Karanganyar dan Sragen. Alasan kunker, untuk mengetahui penanganan Covid-1919 serta distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak.
“Kungker yang kita lakukan ini susah direncanakan jauh hari, yang kita bahas juga bertepatan dengan penanganan Covid-19 serta bantuan sosial bagi warga terdampak,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto
Selain itu, dikatakan Agus, kunker itu terkait penanganan bagi pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Sebab pasirn isoman dinilai lebih berbahaya dibandingkan pasien yang mengikuti isolasi terpusat (isoter).
“Dari kungker di dua kota ini, diketahui bahwa untuk penanganan Covid-19 terpusat di pemerintah, yang berdampingan dengan DPRD,” pungkas Agus. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Albafillah
