Menu

Mode Gelap
Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

Pemerintahan · 4 Jul 2021 17:46 WIB

Jika Ngeyel, Warung Ditutup dan Resepsi Pernikahan Dibubarkan


					Jika Ngeyel, Warung Ditutup dan Resepsi Pernikahan Dibubarkan Perbesar

KRAKSAAN,- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Probolinggo diberlakukan Sabtu (3/7/2021). Dalam PPKM ini sejumlah aturan ditetapkan, seperti warung yang boleh dibuka dengan tidak boleh melayani makan di tempat.

Juru bicara (Jubir) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dr. Dewi Vironica mengatakan, pihaknya tidak segan-segan menutup warung yang masih melayani makan di tempat selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Namun, menurut dia, sebelum ditutup, terlebih dulu petugas di lapangan yang dikerahkan. Pemilik warung atau swalayan terlebih dahulu diperingatkan perihal aturan selama PPKM Darurat. Sebab, tak semuanya langsung menerima dan mengerti perihal ini.

“Tapi setelah kami peringatkan sampai dua kali, warung tersebut masih saja melanggar, sudah tidak toleransi lagi. Ya dengan terpaksa kami akan tutup warungnya, tentunya pengawasan petugas akan diperketat,” kata dr. Viro, panggilan akrab dr. Dewi Vironica, Minggu (4/7/2021).

Sanksi tersebut, lanjut dr. Viro, bukan hanya diberlakukan untuk warung saja. Melainkan semua yang melanggar aturan PPKM akan tetap dibubarkan, seperti acara resepsi pernikahan, dimana acara pernikahan tersebut bisa digelar dengan maksimal 30 orang undangan.

“Dari 30 undangan itu, tidak boleh menyediakan makanan di tempat. Jika hal itu dilanggar, maka pihak satgas akan memberikan peringatan, lalu jika diberi peringatan masih mengulangi lagi. Maka akan dibubarkan juga tanpa ada toleransi,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada kepala desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo, beserta satgas kecamatan untuk tetap memantau semua kegiatan yang bersifat kerumunan, sehingga jika melanggar dapat dilakukan peringatan dan pembubaran.

“Ini upaya dapat meminimalisir penyebaran covid-19 di Kabupaten Probolinggo, juga demi untuk kesehatan dan kemaslahatan masyarakat pada umumnya,” tutur Kasi Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo ini. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan