Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Pemerintahan · 2 Mei 2021 16:32 WIB

Pilkades, Diduga Ada Cakades Sebarkan Uang Rp500 Ribu tapi Kalah


					Pilkades, Diduga Ada Cakades Sebarkan Uang Rp500 Ribu tapi Kalah Perbesar

BESUK,- Politik uang (money politics) sudah tidak asing lagi di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, money politics dinilai sudah mengakar atau membudaya di berbagai kalangan, terlebih di setiap perhelatan pemilihan kepala desa (pilkades).

Termasuk saat pilkades di sebuah desa di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. PANTURA7.com menduga ada praktik politik uang saat serangan fajar. Tak tanggung-tanggung, per kepala sampai menerima Rp500 ribu.

Namun sayangnya, tebar uang berujung sia-sia. Sebab, masyarakat lebih percaya dan memilih calon lain meskipun juga melakukan praktik money politics.

“Ada yang sampai Rp500 ribu dan tetap kalah. Kalau calon yang lainnya ada yang ngasih uang Rp100 ribu sama sarung ada juga uang Rp250 ribu sama beras 25 kilogram,” ungkap salah seorang narasumber yang namanya enggan disebut.

Terpisah, menanggapi hal ini, Koordinator Satuan Tugas Pengamanan Pilkades Serentak Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto mengatakan, praktik money politics sudah bukan hal baru bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Hal itu sudah menjadi budaya. Kalau dari kami terutama Ibu Bupati dan panitia pilkades di kabupaten memang berharap tidak ada money politics. Tapi itu tidak bisa, karena kalau ada calon pelit ya tidak bakal dipilih,” tutur Ugas saat dikonfirmasi.

Akan tetapi, jika ada cakades menyebar uang hingga Rp500 ribu tapi masih belum dipilih oleh masyarakat. Ugas memastikan, selain cakades tersebut tidak dikehendaki masyarakat juga memang bukan nasibnya menduduki kursi kepala desa.

“Kalau ada yang seperti itu, berarti jadi rezekinya yang menerima dan apesnya yang memberi, jadi mau gimana lagi selain harus diikhlaskan. Karena kalau sudah begitu sedekahnya belum diterima,” tutur pria yang juga Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo ini.

Diketahui sebelumnya, di Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo terdapat dua desa yang menggelar pilkades serentak. Yaitu, Besuk Kidul dengan tiga cakades dan Sindetanyar, dengan dua cakades yang tak lain adalah pasangan suami istri (pasutri). (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan