PAITON-PANTURA7.com, Pada 2019 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menempatkan Kabupaten Probolinggo pada urutan keempat kategori daerah termiskin se-Jawa Timur. Rilis BPS Jatim itu kemudian memunculkan polemik, pro dan kontra.
Ketika polemik sudah reda, tiba-tiba Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Nurul Ghufron berkomentar soal Kabupaten Probolinggo peringkat keempat daerah termiskin di Jatim itu. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Jadid, Kecamatan Paiton, Senin (5/4/2021).
Ghufron mengatakan, permasalahan kemiskinan di daerah itu tentunya tidak hanya fokus pada satu faktor saja, akan tetapi juga terdapat banyak faktor. Entah itu dari potensi alam, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) atau pun juga modal.
“Atau salah satunya juga ada korupsi di dalamnya. Nah kalau kemungkinan ada korupsi di dalamnya maka kemudian KPK tentu akan konsen terhadap daerah-daerah yang kemajuan perekonomiannya lambat,” kata Ghufron usai menjadi narasumber kuliah tamu.
Tentunya, lanjut Ghufron, jika dari daerah yang secara perekonomiannya lambat itu akan menjadi sorotan dari pihak KPK. Selain itu, sisi lain yang menjadi fokus adalah faktor terjadinya bencana alam secara terus-menerus.
“Kalau kemungkinan memang ada korupsi di dalamnya maka itu akan menjadi konsen KPK terhadap daerah yang memang masih lambat perekonomiannya tentunya itu jadi bagian fokus kami yang akan kami soroti,” ungkap pria kelahiran Sumenep itu.
Sekadar informasi, pada 2019 lalu, BPS memetakan daerah-daerah termiskin di Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo menempati urutan keempat. Dan urutan pertama ditempati Sampang, disusul Sumenep lalu Bangkalan.(*)
Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah
