Menu

Mode Gelap
Portal Jalan Tambakrejo–Lumbang Ditata Ulang, Mobil Damkar Jadi Tolak Ukur Di Kota Probolinggo, Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah, Dilengkapi Surat Wasiat Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan Mengenal Roisatul Muttaqin Alalloh, Dara Cantik asal Jorongan Probolinggo yang Wakili Indonesia di 3 Negara Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

Nasional · 17 Mar 2021 15:57 WIB

Konflik Agraria Probolinggo Menguap di Kongres PMII XX


					Konflik Agraria Probolinggo Menguap di Kongres PMII XX Perbesar

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo membawa misi khusus dalam kongres Pengurus Besar (PB) PMII ke XX, yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 17-20 Maret 2021.

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Solehuddin menyebut, kongres XX ini merupakan momentum tepat untuk memperjuangkan berbagai ketimpangan yang terjadi di daerah. Sebab dalam kesempatan itu, bisa dihasilkan rekomendasi untuk mengawal kaum lemah.

Kali ini, dijelaskan Solehudin, PC PMII Probolinggo bakal membawa konflik agraria yang terjadi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, ke dalam forum kongres.

“Konflik penyerobotan tanah menjadi bahasan yang akan kami munculkan dalam forum dua tahunan ini, khususnya yang terjadi di Desa Sumberlele,” kata Solehudin, Rabu (17/3/21).

Dikatakan Solehudin, dugaan penyerobotan tanah yang menimpa warga Desa Sumberlele merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

“Kaum bawah selalu menjadi korban, dan PMII ada untuk mengawal terciptanya keadilan (bagi masyarakat bawah),” tegas Solehudin.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi dan Hukum PC PMII Probolinggo, Zia Ulhaq mengungkapkan, ruang hidup di wilayah Probolinggo memang rentan dialihfungsikan.

“Warga Sumberlele telah menempati lahan yang dikuasai negara (Dinas PUPR, red), namun justru diklaim oleh salah satu pemodal untuk melakukan ekspansi usaha yang menyingkirkan masyarakat,” kecamnya.

Zia menambahkan, warga Desa Sumberlele merupakan kelompok masyarakat rentan. Padahal mereka merupakan pekerja informal yang seharusnya diperhatikan nasibnya secara serius oleh pemerintah.

“Kami berharap dalam kongres kali ini mampu menemukan formula untuk merespon dan menyikapi secara serius konflik agraria itu, demi kebaikan rakyat semata,” tutur dia. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 34 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemerintah Pusat Nilai Jatim Layak Jadi Role Model Penanggulangan Bencana

24 Juli 2025 - 15:18 WIB

Dorong UMKM Probolinggo Naik Kelas, Gus Hilman Ajak BRIN Berikan Bimtek

17 Juli 2025 - 17:12 WIB

Model Nasional Desa Berbasis Kearifan Lokal, Senduro Jawab Tantangan Iklim

8 Juli 2025 - 16:25 WIB

Jasad Sopir Korban Kecelakaan Kapal Selat Bali Tiba di Rumah Duka, Keluarga Histeris

4 Juli 2025 - 07:20 WIB

Dua Warga Lumajang Diduga Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, BPBD Masih Verifikasi Data

3 Juli 2025 - 18:18 WIB

KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, 5 Penumpang Tewas

3 Juli 2025 - 15:36 WIB

KONI Desak Pemkot Probolinggo Segera Cairkan Bonus Atlet Peraih Medali PON

2 Juli 2025 - 18:45 WIB

Pemilu Nasional dan Pilkada Dipisah, Tantangan Baru bagi Partai Politik

30 Juni 2025 - 15:56 WIB

Tersangka TKI Ilegal Akui Dapat Untung Rp2 Juta per Korban

30 Juni 2025 - 15:31 WIB

Trending di Hukum & Kriminal