Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Advertorial · 25 Feb 2021 12:48 WIB

Tak Ingin Dikuasai Investor Luar, Warga Sariwani Sertifikatkan Tanah


					Tak Ingin Dikuasai Investor Luar, Warga Sariwani Sertifikatkan Tanah Perbesar

SUKAPURA-PANTURA7.com, Masyarakat Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo menerima sebanyak 1.091 lembar sertifikat hak milik (SHM) atas tanah milik warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sertifikat tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Probolinggo, Putut Tantriana Sari, Kamis (25/2/2021) kepada empat warga desa setempat. Penyerahan sertifikat di spot wisata Bukit Seribu Selfi itu dihadiri masyarakat dan tokoh adat di Kecamatan Sukapura.

Usai menyerahkan sertifikat, Bupati Tantri mengapresiasi jajaran Forkopimka Sukapura beserta jajaran aparatur desa dan seluruh masyarakat Desa Sariwani atas support dan kebersamaanya dalam mensukseskan program tersebut. Terlebih Kecamatan Sukapura merupakan pilot project.

“Insya-Allah target kita seluruh lahan di wilayah Kecamatan Sukapura akan sudah tersertifikasi semua di tahun 2021. Berapa pun biaya yang ditetapkan boleh saja senyampang telah dihitung sesuai dengan operasional dan kesepakatan dalam musyawarah bersama masyarakat dan tidak melebihi batas maksimal biaya yang telah ditetapkan Pemkab Probolinggo sebesar Rp550 ribu,” jelasnya.

DESA SARIWANI : Bupati Probolinggo , Puput Tantriana Sari memberi sambutan sebelum memberikan sertifikat tanah ke warga Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. (Foto : ist).

Dalam hal ini, bupati dua periode ini menekankan, agar sertifikat tanah dipergunakan dengan baik. Karena, adanya penetapan Peraturan Desa (Perdes) di wilayah Kecamatan Sukapura untuk mengatur jual beli tanah, menjadi perhatian bagi masyarakat dan investor.

“Ini adalah investasi kita, mungkin saat ini belum begitu terasa, namun seiring perubahan zaman dan perkembangannya pada 10 atau 20 tahun ke depan, kita pasti akan menyadari bahwa hal ini akan menjadi kekayaan kita dan akan menjadi warisan yang baik bagi anak cucu kita kelak,” ungkap Bupati Tantri.

Oleh karena itu, bupati meminta kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sukapura, agar tidak salah mempergunakan tanah. Sebab, ia tidak ingin tanah di Kecamatan Sukapura dikuasai oleh investor dari luar daerah.

“Tujuannya, agar ke depannya tidak lagi dengan mudah melakukan jual beli lahan di Kecamatan Sukapura, agar kekayaannya ini tidak salah rawat seperti di beberapa daerah wisata lain yang aset-asetnya dikuasai oleh investor dari luar, bukan dari masyarakat,” tutupnya. (ADV)


Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan