MAYANGAN-PANTURA7.com, Komisi 2 DPRD dan KPU Kota Probolinggo menggelar audiensi terkait pengajuan anggaran dana hibah non tahapan sebesar Rp2 miliar melalui APBD 2021, Kamis (17/9/2020).
Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan, pengajuan anggaran dana non hibah ini menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Anggaran ini, kata Hudri, nantinya untuk kegiatan mempertahankan partisipasi pemilih di Kota Probolinggo. Sebelumnya KPU Kota Probolinggo mendapatkan reward di Pemilu 2019, karena pemilihnya melebihi dari target.
“Anggaran ini akan kami pergunakan untuk pelatihan, seperti sekolah demokrasi, kajian daerah pemilihan, sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas KPU,” kata Hudri.
Hudri menambahkan, KPU di luar dari tahapan memiliki tugas dan kewajiban untuk secara berkelanjutan melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi merespon positif rencana KPU akan mengajukan dana hibah non tahapan ini.
Karena menurut politisi Partai Nasdem itu, pengajuan dana hibah non tahapan ini penting untuk menunjang program dan kegiatan KPU.
“Nanti dimasukkan dalam pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2021. Mungkin bulan oktober akan ditetapkan,” terangnya.
Sibro juga mendorong KPU Kota Probolinggo untuk segera bertemu dengan Walikota Probolinggo dan menjelaskan kerangka kebutuhan KPU Kota Probolinggo yang akan diajukan.
“Karena dalam hal ini yang membuat perencanaan anggaran dari Pemerintah Kota Probolinggo,” kata mantan wartawan itu. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Rizal Wahyudi
