PAITON-PANTURA7.com, Deklarasi penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) digelar di kantor Pusat Aliansi Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Tapal Kuda (Autada) di Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
Pada deklarasi maklumat penolakan RUU HIP yang digelar pada, Minggu (5/7/2020) diikuti oleh 1300 orang dari 26 Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Probolinggo, yang tergabung dalam Komite Khittah Nahdatul Ulama 1926 (KKNU).
Ketua Panitia Deklarasi Maklumat KKNU, Mawardi Abdul Wahid mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap MUI Kabupaten Probolinggo, yang sebelumnya sudah menggelar audiensi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Kami mendukung penuh MUI, mengingat MUI adalah Lembaga yang paling besar di Indonesia dan telah mengeluarkan maklumat menolak RUU HIP. Sehingga kami mendukung penuh maklumat tersebut, apalagi terkait ajaran komunisme,” kata Mawardi.
Penolakan RUU HIP, lanjut Mawardi, wajid dilakukan lantaran Pancasila sebagai azas negara sudah final. Pancasila menjadi asas tunggal yang diakui oleh seluruh rakyat melalui perwakilan-perwakilan, sehingga paparnya, sudah tidak perlu dirubah lagi.
“Namun kemudian muncul persoalan baru, dimana pancasila akan diringkas lagi. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran kami. Jika DPR-RI tidak mau membatalkan, maka kami akan menyatakan jihad,” ancam dia.
Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten probolingo, Muhammad Haris mengatakan, Pancasila sudah final dan tidak perlu di ganggu gugat lagi. Dengan demikian, pembahasan RUU HIP sudah tidak diperlukan lagi.
“Kami sepakat RUU HIP itu bukan dipending tapi ditolak, termasuk pada TAP MPRS tidak dicantumkan, dimana akan memberi ruang gerak bagi komonisme. Hampir di semua kabupaten/kota, kami sudah berkoordinasi untuk penolakan tersebut,” tegas dia. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT
