MAYANGAN-PANTURA7.com, Mangkraknya beberapa proyek pembangunan di Kota Probolinggo akhirnya menjadi bahasan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Probolinggo bersama Dinas PUPR, Rabu (1/7/2020).
Salah satu proyek pemkot yang mangkrak itu, Pasar Baru di Jalan Panglima Sudirman. Dalam RDP tersebut terungkap, rencana awal pembangunan Pasar Baru dianggarkan Rp49 miliar pada 2018. Tetapi saat itu tidak ada pemenang tender.
Dirasa terlalu tinggi anggarannya, kemudian pada tahun 2019 diturunkan menjadi Rp30 miliar. Itu pun juga tidak ada pemenang tender.
Selanjutnya pada 2020 dianggarkan kembali untuk Pasar Baru Rp19 miliar. Namun karena ada pandemi Covid-19, semua anggaran mengalami refocusing sehingga anggaran untuk proyek Pasar Baru terkena kepras menjadi Rp6 miliar.
Setelah didalami oleh Komisi III ternyata anggaran Rp6 miliar itu masih tidak sepenuhnya. Anggaran Rp6 miliar itu dipenuhi dalam dua tahun anggaran yakni,Rp2 miliar pada 2020 dan Rp4 miliar pada 2021.
Beberapa anggota Komisi III mengaku, pesimistis terkait pembangunan Pasar Baru dengan anggaran Rp6 miliar itu.
Ketua Komisi III, Agus Riyanto menyarankan, untuk menunda pembangunan pasar. “Lebih baik proyek Pasar Baru dikerjakan pada 2021 daripada dipaksakan tahun ini dengan anggaran Rp 2 miliar itu dapat apa,” ujarnya.
Politisi PDIP itu mengingatkan, Pemkot Probolinggo agar menyampaikan hal ini kepada para pedafagang pasar dengan sejujurnya terkait problematika pembangunan pasar.
Agus pun menanyakan, apakah dengan anggaran Rp6 miliar itu untuk menyelesaikan proyek Pasar Baru hingga tuntas. Tetapi pertanyaan itu belum menemukan jawaban.
“Artinya tidak ada perencanaan yang baik, masak saya tanya tidak dijawab, seharusnya kan sudah punya gambaran,” kata Agus.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Agus Hartadi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan Legal Opinion kepada Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan pertimbangan hukum terkait perubahan perencanaan pembangunan Pasar Baru.
“Nanti kami koordinasi dulu dengan walikota terkait saran Komisi III untuk menunda pembangunan,” katanya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Rizal Wahyudi
