Menu

Mode Gelap
Umat Hindu Tengger Rayakan Kuningan, Berharap Dianugerahi Kesehatan dan Keselamatan KAI Daop 9 Jember Tawarkan Sensasi Nikmati Keindahan Alam Diatas Kereta Didampingi Gus Haris, Gubernur Khofifah resmikan SMKN Sukapura di Probolinggo Pelaku Tabrak Lari Pelajar SMK di Pasuruan Ditangkap, Mengaku Takut Dimassa Haru Mardijah, Nenek Berusia 104 Tahun di Jember yang Bakal Naik Haji Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei

Pemerintahan · 19 Jun 2020 11:19 WIB

4 Bulan ‘Puasa’, PHRI Desak Wisata Bromo Dibuka Kembali


					4 Bulan ‘Puasa’, PHRI Desak Wisata Bromo Dibuka Kembali Perbesar

SUKAPURA-PANTURA7.com, Hotel dan restoran di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo bersiap menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Selama sekitar empat bulan terakhir, hotel dan restoran “puasa” karena terdampak pandemi Covid-19.

“Ada 18 hotel, 32 rumah makan, dan 105 homestay sudah siap menjalankan kebiasaan baru yang sebelumnya ditutup karena Covid-19,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo, Digdoyo P. Djamaludin via handphone, Jumat (19/6/2020).

Dikatakan menyambut new era, PHRI sudah menyiapkan Standard Operating Pocedure (SOP) lebih ketat terkait Covid-19. Di antaranya terkait penggunaan masker, jaga jarak, hingga pengecekan suhu badan dengan thermogun.

Bahkan, kata Yoyok, panggilan akrab Digdoyo P. Djamaludin, dan BPP PHRI menambahkan syarat khusus, karyawan hotel dan restoran harus memiliki surat sehat dari fasilitas kesehatan, minimal hasil dari rapid test.

Yoyok menambahkan, PHRI mendesak Bupati Probolinggo dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) untuk segera membuka kembali wisata Bromo.

Dalam suratnya, PHRI menjelaskan, selama wisata di kawasan Bromo ditutup, okupansi hotel turun drastis, hanya 0-10 persen. “Semestinya standar minimal okupansi hotel 60 persen sebagai syarat dasar agar industri perhotelan dapat menjaga kelangsungan usaha tetap terjaga,” katanya.

Para pelaku usaha hanya bisa menunggu kebijakan pembukaan kembali sektor wisata. Karena itu PHRI mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan new normal.

“Karena kasihan para pelaku usaha hotel mati total. Sampai hari ini karyawan hotel di Kabupaten Probolinggo yang dirumahkan 720 orang dan yang terkena PHK sudah 125 orang,” kata Yoyok.

Hal senada disampaikan karyawan hotel SM Bromo, Zainal. Menurutnya, managemen tempatnya bekerja telah menutup hotelnya sejak 16 Maret 2020 lalu. Per hari ini karyawannya yang dirumahkan tanpa gaji 19 orang, hanya dikasih sembako oleh pemilik hotel.

“Memang tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menutup hotel, tetapi mayoritas konsumennya dari mancanegara. Sehingga ketika Bromo tutup pihak hotel juga mengambil keputusan untuk menutup hotel,” tuturnya.

Yoyok berharap pemerintah dan TNBTS segera merespon dan segera membuka kembali kawasan wisata Bromo untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan