Menu

Mode Gelap
Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Kesehatan · 23 Mar 2020 00:19 WIB

Dewan Desak Pemkot Lakukan Pencegahan Masif, Bisa Gunakan TT Rp5 Miliar


					Dewan Desak Pemkot Lakukan Pencegahan Masif, Bisa Gunakan TT Rp5 Miliar Perbesar

MAYANGAN-PANTURA7.com, Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo mendesak Pemkot Probolinggo melakukan pencegahan penanganan virus Covid-19 dengan cepat. Sebagai solusi, anggaran data tak terduga (TT) sebesar Rp5 miliar yang disetujui DPRD pada saat pembahasan APBD 2020 dapat segera direalisasikan.

Pencegahan tersebut berupa pengadaan masker secara massal hingga pengadaan hand sanitizer yang selanjutnya dapat diberikan secara massal dan masif kepada masyarakat.

“Ditengah harga masker dan hand sanitizer yang saat ini naik, dan ada ketidakmampuan daya beli masyarakat, maka solusi dana TT dapat segera direalisasikan,” kata Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi, Minggu (22/3/2020).

Menurutnya, penanganan selama ini di Kota Probolinggo perlu ditingkatkan lagi. Sejauh ini pencegahan yang dilakukan baru sebatas larangan – larangan sesuai dengan protokol kesehatan serta kesiapan RSUD dr Moh Saleh menyiapkan ruang isolasi.

Terlepas dari kesiapan itu, imbuhnya, pemerintah harus juga melihat kondisi sosial di daerah. Saat ini ada banyak kegaduhan yang ditimbulkan akibat harga masker dan hand sanitizer yang melambung tinggi.

“Dana Rp5 miliar itu memang diperuntukkan untuk penggunaan kondisi siaga bencana. Di dalam SE dari Menteri Dalam Negeri juga sudah ada regulasi bahwa dapat menggunakan data TT,” tegas dia.

Sibro menjelaskan, tidak ada kesulitan bagi pemerintah kota (Pemkot) untuk tidak segera merealisasikan anggaran tersebut. Terlebih untuk proses pengadaan dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

“Artinya ada proses penyederhanaan yang dapat dilakukan dengan cara segera membeli tanpa mekanisme yang lazim,” ungkapnya.

Selain pengadaan untuk masker dan hand sanitizer itu, setidaknya pemerintah dapat melakukan penyemprotan kepada ruang – ruang publik yang saat ini masih menjadi titik kumpul masyarakat.

“Seperti di pasar hingga ke tempat tempat ibadah. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan,” tandas mantan aktivis IPNU ini.

Sebagai langkah nyata, paparnya, maka masukan itu akan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota agar menjadi solusi atas musibah bencana nasional ini agar tidak terpapar di Kota Probolinggo.

“Harapan kami, pemerintah tidak hanya menyampaikan himbauan. Tapi juga ada langkah konkrit yang bisa dilakukan dengan pencegahan melalui bantuan pelindung secara massal,” harap Sibro. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh

2 Mei 2025 - 19:10 WIB

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Trending di Pemerintahan