Menu

Mode Gelap
Aksi Pengeroyokan di Gondangwetan, Korban Luka, Pelaku Terjatuh Kecelakaan Harga Naik, Pembeli Menyusut, Pedagang Pasar Pasirian Keluhkan Sepinya Pembeli Polres Probolinggo Gagalkan Peredaran Sabu dan Ratusan Ribu Pil Okerbaya Kemasan Vitamin Ternak Kemarau Basah di Lumajang Picu Longsor, Banjir, dan Ancaman Lahar Dingin Semeru Gunung Semeru Erupsi 2.449 Kali Sepanjang Januari Hingga September Luka Parah Akibat Ledakan Bondet, Maling Motor di Grati Pasuruan Akhirnya Tewas

Gaya Hidup · 9 Mar 2020 09:47 WIB

Angka Perceraian Nikah Dini Tinggi, PA Kraksaan Panen Putusan


					Angka Perceraian Nikah Dini Tinggi, PA Kraksaan Panen Putusan Perbesar

KRAKSAAN-PANTURA7.com, Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, Kabupaten Probolinggo di bulan Februari meningkat. Bahkan peningkatannya melebihi 70 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020.

Dispensasi kawin adalah perkawinan yang calon mempelai laki- laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, Masyhudi mengatakan, pada Januari lalu, total ada 28 perkara DK yang diputus oleh pihaknya. Sedangkan pada Februari, jumlah perkara nikah dini ini sebanyak 48 perkara.

“Peningkatan putusannya sebanyak 20 perkara. Jadi untuk kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Januari hampir 75 persen,” kata Masyhudi, Senin (9/3/2020).

Dari putusan tersebut, menurut Masyhudi, juga ada yang berasal dari sisa perkara DK pada Januari sejumlah 17 dari 47 perkara yang masuk ke PA dalam sebulan. Serta tambahan perkara yang baru masuk mencapai 46 perkara.

“Pada bulan ini (Maret, red) kami menyisakan 15 perkara yang akan dilanjutkan. Kalau total perkara DK yang masuk pada Februari memang turun 1 angka, tapi kan banyaknya putusan berasal dari bulan Januari,” jelas dia.

Dikatakan Masyhudi, perkara DK merupakan perkara yang paling banyak diputus oleh PA Kraksaan setelah perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengajuan DK, imbuhnya, sudah meningkat sejak akhir tahun lalu.

“Peningkatan drastis setelah pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait batasan minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun. Jadi dua perkara (DK dan Cerai, red) ini yang paling banyak kami tangani,” tuturnya.

Atas fenomena peningkatan perkara DK, ia berharap, para pemohon tetap melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu, meski sudah menikah. Hal ini bisa memberikan dampak positif dan bisa menurunkan angka perceraian.

“Karena terkadang perceraian itu disebabkan perselisihan yang penyelesaiannya tidak dengan cara yang baik. Maka dari itu, pendidikan juga penting bagi pengaju permohonan ini (DK, red),” tutup Masyhudi. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Meriahnya Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Diwarnai Pertunjukan Drone dan Tari Taksu Ilahi

14 September 2025 - 06:57 WIB

MTQ Jawa Timur XXXI di Jember Resmi Dibuka, Disebut Setara Even Nasional

14 September 2025 - 06:33 WIB

Pemkab Jember Terima 158 Program RTLH, Gubernur Khofifah Tinjau Pengerjaan

13 September 2025 - 16:40 WIB

Trending di Pemerintahan