Menu

Mode Gelap
Para Difabel di Kota Probolinggo Digerojok Bantuan Puluhan Juta, Dini Rahmania Beri Pesan Begini Percepat Perbaikan Jalan Rusak, Pemkab Probolinggo Ajukan Dana Hibah Rp47 M ke Kementerian PUPR Grebeg Suro, Warga Lumajang di Lereng Semeru Berebut Gunungan Hasil Bumi Rumah dan Harapan Baru Mbah Buati, Perjuangan Lumajang Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem Siang Bolong, Maling Obok-obok Pasar Grati Lumajang, 7 Tabung Elpiji Raib Persempit Peredaran Rokok Ilegal di Probolinggo, Bea Cukai Masifkan Sosialisasi lewat Radio

Pemerintahan · 28 Jul 2019 05:48 WIB

Didemo Nelayan Probolinggo Soal SIPI, Ini Kata Khofifah


					Didemo Nelayan Probolinggo Soal SIPI, Ini Kata Khofifah Perbesar

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Kedatangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Kota Probolinggo, Minggu (28/7) diwarnai demontrasi para nelayan. Didominasi emak-emak, mereka berharap di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo mendapatkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

Mereka melakukan aksi di depan pintu masuk UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan setelah menyambut gubenur. Hari itu hubernur datang ke Probolinggo untuk memperingati pun yucak Hari Lingkungan Hidup se-Dunia. Sejumlah poster mereka tunjukkan seperti “SIPI Jateng Keluar, Jatim Kapan”.

Seorang nelayan Munifah (40) mengaku, membutuhkan SIPI. Pasalnya dengan belum terbitnya SIPI suaminya merasa tak aman dalam mencari ikan.

“Ini di Jawa Tengah keluar, kenapa di Jatim khususnya Probolinggo tidak keluar. Makanya mumpung Ibu Gubernur datang kita aspirasikan soal SIPI ini,” ujarnya di hadapan awak media.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Probolinggo, Zainul Fathoni mendesak agar SIPI diterbitkan sehingga para nelayan bisa nyaman dalam menangkap ikan. Pasalnya sejak 2015 sekitar 100-an nelayan tak mendapatkan SIPI.

Dikatakan tanpa SIPI nelayan cantrang tak dapat berlayar jauh. “Kami berharap SIPI dikeluarkan agar nelayan tak resah saat mencari ikan di laut,” kata Zainul.

Menanggapi hal itu, Gubernur Khofifah mengatakan, keluhan nelayan soal SIPI  sudah disampaikan saat rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sadari itu sudah dibahas dalam rakor di pusat. Saya sempat usul apa bisa dilakukan per daerah tetapi banyak hal yang harus dikaji baik sertifikasinya. Apalagi petugas pusat juga terbatas tenaganya,” ujar mantan Mensos ini.

Gubernur meminta, nelayan bersabar sebentar, soal masalah inis edang dikaji semua pihak, termasuk melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan serta perwakilan nelayan. (*)

 

 

Penulis: Rahmad Soleh

Editor: Ikhsan Mahmudi

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Para Difabel di Kota Probolinggo Digerojok Bantuan Puluhan Juta, Dini Rahmania Beri Pesan Begini

27 Juni 2025 - 14:25 WIB

Percepat Perbaikan Jalan Rusak, Pemkab Probolinggo Ajukan Dana Hibah Rp47 M ke Kementerian PUPR

27 Juni 2025 - 13:50 WIB

Rumah dan Harapan Baru Mbah Buati, Perjuangan Lumajang Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

27 Juni 2025 - 10:36 WIB

1.854 Pelamar PPPK Tahap II Tidak Lulus Seleksi, Wali Kota Probolinggo Janjikan Pengangkatan Paruh Waktu

26 Juni 2025 - 19:35 WIB

Pemkab Jember Perluas Layanan Wadul Gus’e untuk Akses Kesehatan

26 Juni 2025 - 18:07 WIB

GOR A. Yani Kota Probolinggo Dirancang jadi Sentra Kuliner, Libatkan 117 PKL

26 Juni 2025 - 17:45 WIB

Jalan Nasional Probolinggo-Lumajang Berlakukan Sistem Buka Tutup Selama Enam Bulan

26 Juni 2025 - 15:27 WIB

Water Park KWT dan Selokambang Bebani APBD, DPRD Lumajang Minta Evaluasi

26 Juni 2025 - 14:03 WIB

Fraksi Gerindra Soroti Minimnya Perhatian Pemkab Lumajang terhadap Pura Mandhara Giri Semeru Agung

26 Juni 2025 - 13:27 WIB

Trending di Pemerintahan