PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Kasus dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Probolinggo terus bergulir. Menyikapi hal itu, dua lembaga terkait, KPU-Bawaslu silang pendapat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo memiliki pandangan berbeda dalam dugaan pelanggaran pemilu yang dikuak oleh tim pemantau independen Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Probolinggo.
Bawaslu menyebut bahwa 3 PPK tersebut hanya melanggar kode etik lantaran tidak dapat menghadirkan saksi, baik saksi parpol, saksi calon dan saksi dari pengawas kecamatan saat merevisi daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tambahan (DPTb).
“Untuk penggelembungan suara itu kami belum memiliki cukup bukti, yang salah satunya harus ada saksi yang melihat langsung anggota PPK saat melakukan penggelembungan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib, Sabtu (1/6/2019).
Sementara Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim pemeriksa internal untuk mendalami kasus ini. Alhasil menurut Lukman, 3 ketua dari masing-masing PPK membenarkan adanya pembengkakan suara.
“Adanya pembengkakan suara itu dikarenakan terdapat salah entry. Hal itu juga terjadi pada DPK dan DPTb di masing-masing PPK,” Lukman menjelaskan saat ditemui di Kantornya.
Akan tetapi, jelasnya, ia masih belum yakin sepenuhnya jika memang ada kesalahan entry. Hal itu terlihat dari perolehan suara Caleg Provinsi Jatim III yang sangat besar.
“Maka dari itu kami simpulkan, ada kode etik yang dilanggar oleh 3 ketua PPK. Kami akan memberikan sanksi kepada mereka (Ketua di 3 PPK, red),” ujar Lukman. (*)
Penulis : Moh Ahsan Faradies
Editor : Efendi Muhammad
Tinggalkan Balasan