PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo menggelar sosialisasi pengaturan kampanye media dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019. Tak hanya meminta media kampamye secara objektif, Bawaslu meminta jika ada media yang melanggar aturan kampanye agar dilaporkan.
Sosialisasi tersebut dikemas dengan program Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Senin (25/2/2019) di Gedung Paseban Sena, Jalan Suroyo Kota Probolinggo.
“Sosialisasi ini fokus pada pembahasan iklan kampanye, yakni penyampaian kampanye melalui media. Baik media cetak, elektronik, online, media sosial hingga lembaga penyiaran. Dimana objektifitas menjadi tolok ukur dalam kampanye,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraeni.
Suasana saat sosialisasi Bawaslu Kota Probolinggo. (Foto : Rahmad Soleh)
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyosialisasikan berbagai regulasi yang berhubungan dengan kampanye di media massa. Mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan KPU hingga Surat Keputusan.
“Iklan kampanye di media massa sudah seharusnya sangat objektif tidak memihak atau tendensius. Pasalnya dalam konten akan terlihat muatannya ke mana,” ungkapnya.
Di hadapan ketua-ketua parpol yang hadir, Bawaslu juga mengingatkan, peserta Pemilu yang melakukan kampanye di media massa, cetak, elektronik, dan media online sebelum 24 Maret dikualifikasikan sebagai kampanye di luar jadwal.
“Sanksinya bisa dikenakan pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” tandasnya.
Diketahui tahapan Pemilu iklan kampanye baru dimulai pada 24 Maret-13 April 2019. Lalu ada masa tenang 13-16 April.
Larangan tersebut diatur dalam pasal 521 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Melanggar pasal ini ancamannya adalah pidana penjara dua tahun serta denda paling banyak Rp 24 juta. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan