PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah Kota Probolinggo merupakan salah satu dari 27 pemerintah daerah di Jawa Timur yang menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018. APE Kategori Madya ini merupakan penghargaan yang di berikan kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah menujukkan komitmen tinggi dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan.
Penghargaan yang diterima langsung Wali Kota Rukmini di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018) hari ini. Piala penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Yembise. Pada 2018 ini, ada sembilan kementerian/lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 159 pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan.
Wali Kota Rukmini menyampaikan rasa syukur atas capaian APE 2018. “Perempuan itu sekarang harus diberi hak yang sama terhadap laki-laki, tidak ada perbedaan. Pemerintah Kota Probolinggo sangat memperhatikan hal tersebut,” ucapnya usai menerima piala.
Penghargaan itu, tambah Rukmini merupakan suatu perhatian pemerintah terhadap perempuan tentang pengarusutamaan gender. “Ke depan, perempuan bisa lebih berdaya dan memajukan Kota Probolinggo bersama- sama. Pemerintah Kota Probolinggo akan tetap memperhatikan dan perempuan harus mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya di segala lini,” tegasnya.
Lanjutnya , prestasi ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh aparatur Pemkot Probolinggo. Mereka bersama-sama melakukan koordinasi ke seluruh organisasi perangkar daerah (OPD) dan lembaga kemasyarakatan untuk selalu peduli akan pengarusutamaan gender, akademisi, stakeholder serta dunia usaha di Kota Probolinggo melalui pokja PUG, tim teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai sekretariat kegiatan.
“Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini menuntut partisipasi dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, lembaga pendidikan dan swasta,” katanya.
Dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian PP-PA itu, pemerintah pusat menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang sudah terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini.
“Sejak tahun 2004, pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE,” ucap Yohana. (*)
Penulis: Rahmad Soleh
Editor: Ikhsan Mahmudi
