Menu

Mode Gelap
Miris! SDN Warujinggo 2 Probolinggo 2 Tahun Gagal Dapatkan Siswa Baru Tajemtra 2025 Segera Digelar, Targetkan 17 Ribu Peserta dengan Hadiah Rp100 Juta Perempuan Kurir Pil Koplo di Lumajang Terkait Jaringan Narkoba dari Balik Penjara Residivis ini Bawa Kabur Motor saat Pemiliknya Teler, Kini Dibui Polisi Era Baru Polres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif Geser 10 Kapolsek Jatim Sinergi Kelola Pengaduan Publik, Lumajang Siap Tingkatkan Kualitas Tindak Lanjut SP4N-LAPOR

Religi & Pesantren · 23 Agu 2017 13:01 WIB

Pasca Polemik First Travel, Komisi VIII DPR RI Akan Bentuk Panja


					Komisi VIII DPR RI dalam sebuah rapat kerja beberapa waktu lalu. Perbesar

Komisi VIII DPR RI dalam sebuah rapat kerja beberapa waktu lalu.

JAKARTA-PANTURA7.com, Polemik yang ditimbulkan First Travel pasca penundaan jemaah umroh berbuntut panjang. Terbaru, Komisi VIII DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Khusus.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, pembentukan Panja ini merupakan buntut dari kisruh yang terjadi pada agen perjalanan haji dan umroh, First Travel. Terlebih pengaduan penyelenggaraan umroh tidak hanya muncul tahun ini saja, namun terjadi hampir setiap tahun.

Dasar-dasar pemikiran dibentuknya panja, menurut Malik, dilandasi empat hal. Pertama, pelaksanaan umrah selama ini banyak masalah mulai dari rencana pemberangkatan, sampai pelaksanaannya di Makkah dan Madinah.

Kedua, masalah yang muncul yakni seringnya penundaan pemberangkatan jamaah, adanya tambahan biaya umrah dari harga yang telah ditentukan, sampai pembatalan pemberangkatan yang dibarengi raibnya dana jamaah.

“Faktor ketiga, adanya perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umroh (PPIU) atau travel umroh yang tidak terkontrol. Akibatnya, proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai,” jelasnya saat dikonfirmasi via seluler, Rabu (23/8/2017 malam.

“Masalah ke-empat yang menjadi cacatan kami, seringkali masyarakat (calon jamaah umroh) hanya disuguhkan promosi umroh murah yang tidak sesuai realisasi,” tambah mantan ketua umum PB PMII ini.

Politisi muda asal Probolinggo ini juga optimis, pembentukan Panja dapat menjadi solusi dari serangkaian polemik PPIU, “terutama terkait jaminan kepada jemaah,” tutupnya. (em/ela).

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kiai Hasan Genggong, Ulama Sejuta Karomah dengan Jejak Spiritual Mendalam

10 April 2025 - 22:15 WIB

Berburu Barokah, Ribuan Jemaah Hadiri Haul Kiai Hasan Genggong ke-72

10 April 2025 - 16:48 WIB

TP PKK Lumajang Tebar Ilmu Perkuat Iman dengan Kajian Tafsir dan Tahsin Al-Qur’an

27 Maret 2025 - 15:41 WIB

NU Lumajang Beberkan Lima Keistimewaan yang Perlu Diketahui Saat Bulan Ramadhan

6 Maret 2025 - 11:54 WIB

Tentukan Awal Ramadhan, NU Kota Probolinggo Tunggu Sidang Isbat

26 Februari 2025 - 09:28 WIB

Perluas Dakwah, NU Krejengan Probolinggo Gelar Pelatihan Digital

10 Februari 2025 - 15:43 WIB

Mengenal Sofia, Aktivis asal Leces yang Kini Menakhodai Fatayat NU Kabupaten Probolinggo

27 Januari 2025 - 13:04 WIB

Kreatif! Ponpes Azidan Barokatu Zainil Hasan Gelar Lomba Kreasi Tumpeng Sambut Hari Ibu

16 Desember 2024 - 19:43 WIB

Era Baru NU Kota Probolinggo Dimulai, Tiga Pilar jadi Spirit Gerakan

27 Oktober 2024 - 19:22 WIB

Trending di Religi & Pesantren