PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Rencana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 23 tahun 2017 tentang kebijakan lima hari sekolah, terus mendapat penolakan dari warga Nadlatul Ulama (NU) di sejumlah daerah di tanah air.
Bahkan Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jatim, kini sudah meneruskan surat edaran penolakan yang dikeluarkan PBNU kepada seluruh Pengurus Cabang (PC), Majelis Wakil Cabang (MWC) serta simpatisan secara masif dalam berbagai kesempatan.
Ketua PWNU Jatim, KH. Hasan Mutawakkil Allallah mengatakan, saat ini seluruh pengurus NU di desa hingga perkotaan sudah diminta membentangkan spanduk penolakan sebagai bentuk protes dari kebijakan Menteri Muhajir Efendi tersebut.
“Kebijakan ini merusak dan membunuh proses pendidikan di Madrasah Diniyah (Sekolah Keagamaan_red) yang telah berlangsung lama. Padahal sistem pendidikan ini terbukti telah mampu membentuk karakter peserta didik dalam pembenahan moral dan akhlaq,” terang KH. Mutawakkil sesuai meresmikan Kantor PCNU Kraksaan Probolinggo, Rabu (9/8/2017).
Kyai yang juga Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Pajarakan ini menambahkan, jika aksi penolakan disejumlah daerah selama ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin warga nahdliyin dan pesantren turun ke jalan melakukan aksi.
“Kami akan koordinasikan dengan PBNU bila diperlukan untuk menggelar aksi di Istana Negara dan secara serentak se-Indonesia, jadi kami harap kebijakan itu dicabut sebelum nahdliyin mengepung istana,” tandas KH. Mutawakkil dihadapan ratusan nahdliyin. (em/ela).
Tinggalkan Balasan