Probolinggo-Pantura7.com, Sedikitnya 20 ribu tenaga profesional bidang keperawatan di Jawa Timur saat ini adalah pengangguran. Ribuan perawat dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta tidak terserap kemampuannya, karena minimnya lapangan pekerjaan.
“Catatan kami, terdapat dua puluh ribuan tenaga perawat di Jawa Timur yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini tidak jauh beda dengan yang terjadi di tingkat nasional, dimana lulusan pendidikan perawat hanya sekitar 15 persen saja yang terserap,” ujar Prof. DR. Nur Salam, usai mengisi Capacity Building, yang dilaksanakan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Probolinggo di Kafe Kampung Kita, Desa Condong, Kecamatan Gading, Sabtu (8/7/2017).
Nur Salam, yang juga Ketua PPNI Jatim menambahkan, tingginya angka pengangguran sudah terjadi sejak tahun 2008. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan output dari dunia pendidikan, sehingga terjadi kelebihan kapasitas (Over Capacity) menjadi pengangguran intelektual.
Angka 20 ribu pengangguran tenaga medis ini didapatkan dari kalkulasi lulusan baru 58 perguruan tinggi yang membuka jurusan Keperawatan di Jawa Timur. Mulai 2008, setiap tahunnya terdapat 3 ribu lulusan baru, dimana tenaga yang terserap dibawah 50 persen..
“Saran saya, bagi perawat yang baru lulus segera mengurus Surat Tanda Registrasi (STR) lalu membuka praktik mandiri. Menjadi tenaga kesehatan di luar Jawa atau menjadi perawat di luar negeri juga bisa menjadi solusi, tapi kebanyakan dari mereka ingin menjadi PNS dan dekat rumah,” terang Dekan Fakultas Keperawatan Unair Surabaya ini kepada Pantura7.com.
Ditempat terpisah, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Probolinggo Hasan Aminuddin berharap, para perawat berinovasi dalam melayani masyarakat. Inovasi ini diyakini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berpeluang membuka lapangan kerja baru.
“Perawat wajib berinovasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, yang terpenting sesuai peraturan dan nilai agama. Komitmen, solidaritas dan niat yang sama untuk melayani masyarakat sangat berarti bagi peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia, red) di Kabupaten ini” tukas pria yang juga anggota DPR RI Komisi XIII ini. (em/ela).
Tinggalkan Balasan