Probolinggo,- Puluhan orang dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Probolinggo, Jumat (20/11/26) siang.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta pemeriksaan dan verifikasi ijazah terhadap seluruh anggota DPR RI yang saat ini menjabat.
Aksi diawali dengan berjalan kaki dari depan Kantor Wali Kota Probolinggo di Jl. Panglima Sudirman menuju Kantor DPRD Kota Probolinggo, yang terletak di Jl. Suroyo.
Setibanya di lokasi, massa orasi dan menyebut mundurnya Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, sebagai bentuk ketidakadilan dan sarat muatan politis.
Ormas TKN yang juga pendukung Joko Widodo (Jokowi) itu membawa lima tuntutan tertulis. Salah satunya mendesak agar keabsahan dan legalitas ijazah seluruh anggota DPR RI diperiksa serta diverifikasi.
Selain itu, mereka meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil anggota dewan yang diduga menggunakan ijazah tidak sah untuk dimintai klarifikasi.
Apabila ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar anggota DPR RI yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Ketua Umum Ormas TKN, Prasetyo Eko Karso mengklaim, aksi dilatarbelakangi kekecewaan terhadap DPR RI terkait dinamika yang menimpa Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya meminta adanya transparansi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat, agar keadilan benar-benar bisa ditegakkan tanpa tendensi politis.
“Kami kecewa terhadap apa yang dilakukan DPR RI kepada Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, kami menuntut agar ijazah seluruh anggota DPR RI diperiksa dan diverifikasi,” ujar Eko.
Ia menjelaskan bahwa dalam tuntan tertulis, TKN juga meminta koordinasi dengan lembaga terkait, yaitu Kementerian Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan penerbit ijazah, KPU RI, dan Bareskrim Polri, untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen.
Selain itu, juga agar menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Kode Etik dan Tata Beracara MKD apabila terbukti terdapat pelanggaran serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi sekitar 65 persen anggota DPR RI ini ijazahnya Paket C, dan jika hal tersebut terbukti, kami meminta agar mereka mengembalikan seluruh gaji yang telah diterima selama menjabat,” tegasnya.
Dokumen berisi lima tuntutan tersebut kemudian diserahkan kepada salah satu anggota DPRD Kota Probolinggo yang hadir, Evariani Aminuddin, karena saat aksi berlangsung seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo tengah kunjungan kerja keluar daerah.
Selanjutnya, aspirasi itu akan diteruskan oleh DPRD Kota Probolinggo kepada DPR RI yang dikirim melalui surat elektronik atau email.
Anggota DPRD Kota Probolinggo, Evariani Aminuddin menyebut, dirinya mendapat mandat dari Ketua DPRD Kota Probolinggo untuk menemui massa yang ingin menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.
“Tadi saya menerima anggota TKN yang menyampaikan pendapat. Mereka ingin menyalurkan aspirasinya ke DPR RI. Karena tidak perlu persetujuan Ketua DPRD, maka aspirasi dari TKN langsung dikirim ke DPR RI melalui email,” ucap Evariani. (*)












