Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkenalkan program Dana Dusun sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Program ini mulai diluncurkan pada 2026 dengan pendekatan yang lebih partisipatif.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengatakan, Dana Dusun dirancang untuk memastikan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan nyata warga. Menurut dia, dusun sebagai unit sosial terkecil kerap memiliki persoalan spesifik yang tidak selalu terakomodasi dalam perencanaan skala besar.
“Dana Dusun dimusyawarahkan bersama oleh kepala dusun, warga, dan perangkat desa. Ini agar pembangunan sesuai kebutuhan riil, bukan asumsi,” kata Indah, Selasa (28/4/2026).
Melalui mekanisme musyawarah, warga diberi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari minimnya penerangan lingkungan, kondisi jalan, hingga kebutuhan sistem keamanan seperti pemasangan CCTV.
Salah satu fokus program Dana Dusun adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penerangan jalan umum serta penguatan sistem keamanan menjadi prioritas karena dinilai berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
“Kalau lingkungan terang dan aman, aktivitas warga akan lebih hidup. Itu dampak yang langsung dirasakan,” ujarnya.
Indah mengingatkan, pembangunan tidak semata bergantung pada program pemerintah. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Keamanan dan kenyamanan dimulai dari keluarga, lalu lingkungan. Kalau semua menjaga, maka dampaknya akan luas,” pungkasnya. (*)
