Pasuruan, – Penyesuaian data penerima bantuan sosial yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia secara nasional menimbulkan perhatian luas di berbagai daerah. Kebijakan tersebut berdampak pada sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.
Namun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memastikan kondisi daerah tetap terkendali. Hingga saat ini, tidak ditemukan satu pun KPM di Kabupaten Pasuruan yang terdampak pencoretan akibat penyesuaian data bantuan sosial tingkat nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman menegaskan, bahwa hasil verifikasi menunjukkan seluruh KPM di daerahnya masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kendati demikian, proses pemutakhiran data tetap dilakukan secara berkelanjutan.
“Untuk Kabupaten Pasuruan tidak ada KPM yang tercoret, namun verifikasi dan validasi tetap kami lakukan secara berkelanjutan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Fathurrahman, Jumat (26/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu program yang terus dipantau penyalurannya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat.
Saat ini, jumlah penerima BLT Kesra di Kabupaten Pasuruan mencapai sekitar 60 ribu KPM yang tersebar di seluruh kecamatan.
Meski demikian, tidak seluruh bantuan selalu terserap maksimal. Menurut Fathurrahman, terdapat sejumlah KPM yang tidak lagi mengambil bantuan karena mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi.
“Ada KPM yang tidak mengambil bantuan karena sudah pindah domisili atau kondisi ekonominya membaik,” katanya.
Fenomena tersebut, lanjut dia, tercatat terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Kecamatan Bangil dan Purwodadi.
Selain itu, sebagian KPM juga telah mengalami graduasi yakni, berpindah dari kelompok desil bawah ke desil yang lebih tinggi.
Dalam proses verifikasi, Dinas Sosial melibatkan pendamping sosial dan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menetapkan 14 indikator kemiskinan sebagai acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial.
Fathurrahman menegaskan, bahwa pembaruan data menjadi hal mutlak karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah.
“Kami ingin bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga ketelitian data menjadi kunci utama,” tegasnya. (*)
