Lumajang,- Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) bagi 26 dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG).
Meski waktu yang diberikan cukup singkat, pemerintah daerah menargetkan seluruh dapur tersebut bisa memenuhi syarat dalam waktu dua pekan ke depan.
Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Lumajang, Arie Risdiyanti, mengatakan percepatan dilakukan menyusul instruksi pemerintah pusat agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi sebagai bentuk pencegahan potensi keracunan pangan.
“Kami terus memantau progres setiap SPPG untuk melengkapi berkas. Karena ada percepatan, datanya kami input secara manual, dan semua berkas yang lengkap langsung kami unggah untuk proses penerbitan sertifikat,” jelas Arie, Rabu (29/10/25).
Dari total 28 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru dua dapur yang dinyatakan siap terbit, yakni SPPG Pasrujambe dan SPPG di Jalan Kolonel Suwigyono, Kelurahan Kepuharjo, Lumajang.
Menurut Arie, lambatnya proses sertifikasi disebabkan oleh banyaknya kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing dapur.
Beberapa di antaranya meliputi hasil uji bahan pangan, pemeriksaan hygiene sanitasi, uji kualitas air, serta bukti bahwa relawan dapur telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penjamahan makanan.
“Kami mengecek empat aspek utama itu, dan hasil pengujian harus dilampirkan sebagai syarat penerbitan SLHS,” bebernya.
Selain faktor teknis, Arie menyebut adanya kendala pada saat pendaftaran di sistem Online Single Submission (OSS). Banyak yayasan penyelenggara yang salah dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI).
“Rata-rata masih memakai KBLI pendidikan, padahal seharusnya jasa boga. Akibatnya, banyak permohonan yang tertunda,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi persyaratan agar sertifikat dapat diterbitkan tepat waktu. Dengan begitu, program makan bergizi gratis di Lumajang dapat berjalan aman dan sesuai standar kebersihan.
“Kalau semua berkas sudah lengkap, masa penerbitan SLHS hanya butuh sekitar dua minggu,” Arie memungkasi. (*)
