Menu

Mode Gelap
Bapemperda DPRD Lumajang Tetapkan 9 Raperda Masuk Prioritas 2026 Baru Bebas, Dua Residivis Curanmor di Pasuruan Kembali Ditangkap Meresahkan! Debt Collector Rampas Motor Warga di Kraksaan Gunakan Pisau Dana Pusat Dipangkas, Ketua DPRD: Pemkab Jember Harus Efisien dan Kreatif Bonus Prestasi Porprov Jatim Belum Cair, Atlet Tagih Janji Pemkot Probolinggo Job Market Fair di Lumajang Buka 1.522 Lowongan Kerja

Pemerintahan · 8 Okt 2025 18:16 WIB

Dana Pusat Dipangkas, Ketua DPRD: Pemkab Jember Harus Efisien dan Kreatif


					Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Ahmad Halim. (Foto: Istimewa). Perbesar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, Ahmad Halim. (Foto: Istimewa).

Jember,- Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, menegaskan perlunya langkah inovatif dan efisien agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih kreatif mengelola APBD agar belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Halim, Rabu (8/10/25).

Penurunan dana transfer tersebut berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan proyeksi, APBD Jember tahun 2026 hanya akan mencapai sekitar Rp4,7 triliun, turun dari Rp4,9 triliun pada tahun sebelumnya.

Penurunan sekitar Rp270 miliar ini, sambung Halim, merupakan bagian dari kebijakan nasional yang juga dialami oleh daerah lain.

“Kalau tahun sebelumnya APBD kita sekitar Rp4,9 triliun, tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp4,7 triliun. Ini akibat pemotongan dana transfer dari pusat,” jelasnya.

Menurut Halim, kebijakan pengurangan dana tersebut juga menimpa sejumlah kabupaten di Jawa Timur seperti Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi, bahkan juga daerah besar seperti DKI Jakarta yang mengalami penurunan hingga Rp17 triliun.

“Artinya, kebijakan ini berlaku merata di seluruh Indonesia,” tambah dia.

Sebagai respons, DPRD dan Pemkab Jember telah sepakat memperketat pengeluaran pada sektor yang dinilai kurang mendesak.

Pos belanja operasional di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih efisien namun tetap menjaga mutu pelayanan publik.

“Belanja operasi di setiap OPD akan dievaluasi ulang agar efisien tanpa menghambat pelayanan,” tegas Halim.

Pembahasan awal APBD 2026 kini mulai digelar. DPRD bersama Pemkab Jember berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.

Halim optimis dengan kolaborasi dan perencanaan matang, APBD 2026 tetap dapat disusun secara realistis dan berpihak kepada masyarakat kecil.

“Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran,” Halim memungkasi. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Bapemperda DPRD Lumajang Tetapkan 9 Raperda Masuk Prioritas 2026

8 Oktober 2025 - 20:28 WIB

Progres Penetapan PPPK Lumajang Capai 75 Persen, BKD Pastikan Proses Sesuai Regulasi

8 Oktober 2025 - 12:36 WIB

Pemerintah Bakal Bangun Ulang Gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Siapkan Dana dari APBN

8 Oktober 2025 - 08:38 WIB

12 Desa di Kabupaten Probolinggo Masih Belum Miliki Kades Definitif, ini Daftarnya

7 Oktober 2025 - 19:18 WIB

Bupati Lumajang: 2026 Tahun Sulit, Dana Infrastruktur Dipangkas Rp260 miliar

7 Oktober 2025 - 18:19 WIB

Setelah 395 Hari, Kepala Rutan Kraksaan Resmi Berganti

7 Oktober 2025 - 17:54 WIB

Masuk Tahap Administrasi, 18 Proyek Jalan di Lumajang Segera Dikerjakan

7 Oktober 2025 - 17:03 WIB

Tahun ini, Pemkab Probolinggo Dirikan 129 Desa Mandiri

6 Oktober 2025 - 18:19 WIB

Gerbong Mutasi Dimulai, Bupati Probolinggo Geser 130 Pejabat Eselon III dan IV

6 Oktober 2025 - 16:07 WIB

Trending di Pemerintahan