Probolinggo,- Penolakan rencana relokasi paguyuban pedagang oleh-oleh haji dan umroh di Jalan KH. Agus Salim atau depan Masjid Raudlotul Jannah Kota Probolinggo, berujung mediasi dengan pemerintah setempat.
Mediasi paguyuban pedagang ini digelar di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Probolinggo, di Jalan Mastrib. Dinas terkait dan polisi juga menghadiri mediasi ini.
Dalam mediasi tersebut, paguyuban pedagang oleh-oleh haji dan umroh menyatakan tetap pada sikapnya. Yakni mendukung program Probolinggo Bersolek, dengan tidak direlokasi dari lokasi semula, atau jika direlokasi lokasinya dekat dengan Masjid Raudlotul Jannah.
“Jadi sangat disayangkan sekali jika para pedagang dipindah ke area Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Pasar Kronong, Pasar Mangunharjo, dan pasar-pasar yang lain karena tidak nyambung,” ujar Ketua Paguyuban pedagang oleh-oleh umroh dan haji, Bambang Suwoto.
Bambang menambahkan, para pedagang tidak ingin berjualan secara terpisah. Apalagi jika tempat relokasi jauh dari masjid Raudlotul Jannah.
“Keputusan ini masih belum final, masih ada waktu. Semoga ada solusi terbaik bagi kami dan bagi semua pihak,” harapnya.
Kepala DKUMP Kota Probolinggo, Fitriawati menyebut, para pedagang oleh-oleh ini merupakan pedagang binaan DKUMP, yang nasibnya juga tak luput dari perhatian pemerintah daerah.
Oleh karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo telah menyiapkan 4 lokasi bagi para pedagang sebagai tempat relokasi, yakni toko depan TWSL, Pasar Kronong, Pasar Mangunharjo, dan Pasar Wonoasih.
“Jadi kami memberi solusi kepada pedagang oleh-oleh dengan kami beri empat pilihan lokasi. Munggo kalau ada yang cocok silahkan ditempati, karena kami punyanya di empat lokasi itu,” bebernya.
Fitriawati menjelaskan, nantinya tempat pedagang oleh-oleh tersebut akan di bongkar karena masuk dalam proyek revitasilasi alun-alun. Salah satu pengerjaannya yakni perbaikan drainase yang tepat berada dibawah toko oleh-oleh.
“Tenggat waktu pedagang pindah yakni akhir Juli 2025. Itu kan ada perjanjian pinjam pakai bangunan, sehingga kapanpun Pemkot Probolinggo ingin mengambilnya, ya harus diserahkan,” pungkasnya.
Kabid Bina Marga PUPR-PKP Kota Probolinggo, Gigih Ardityawan menyampaikan, program revitalisasi trotoar alun-alun tahapnya saat ini sudah sampai pelimpahan ke bagian barang dan jasa.
“Sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah, tidak boleh ada bangunan di atas trotoar. Fokus kami yakni perbaikan drainase dan kebetulan drainase itu ada dibawah toko serta sebagian pohon yang merusak trotoar kami ganti,” sampainya. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
