Menu

Mode Gelap
Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan Mengenal Roisatul Muttaqin Alalloh, Dara Cantik asal Jorongan Probolinggo yang Wakili Indonesia di 3 Negara Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir Pemilik Kafe Magnolia Siap Buka Ruang Komunikasi Soal Lahan Parkir Terungkap! Ini Alasan Pria di Pasuruan Nekat Curi Pakaian Dalam Wanita

Pemerintahan · 1 Jun 2025 10:52 WIB

Bupati Lumajang Sebut Data Bansos Belum Akurat, Validasi Data Jadi Kunci Perbaikan


					Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Perbesar

Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Lumajang, – Upaya pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Beberapa hari yang lalu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf melakukan pertemuan penting untuk memperkuat sinergi dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan satu data terpadu yakni, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai acuan utama dalam penyaluran seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.

Untuk itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan DTSEN yang saat ini digunakan sebagai dasar pendataan penerima bansos belum tentu seratus persen akurat.

“Saya menyampaikan kepada Mensos, pendataan yang pertama ini belum tentu akurat seratus persen. Oleh karena itu, kami meminta diberikan kesempatan kepada kepala daerah bersama perangkatnya untuk cek kembali ke bawah,” ujar Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah, Minggu (1/6/25).

Bunda Indah juga meminta kepada pihak Mensos agar setiap tiga bulan sekali untuk melakukan validasi data secara berkala. Proses validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap tiga bulan sekali ada validasi data, dan kami berharap masyarakat juga turut aktif melaporkan jika ada warga yang tidak layak namun menerima bansos,” katanya.

Bunda Indah juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Ia meminta masyarakat tidak segan melaporkan jika menemukan warga yang tergolong mampu namun masih menerima bansos.

“Silakan laporkan melalui desa atau langsung sambat ke bupati. Kami akan segera mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut,” tegasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 66 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Antrean BBM di Lumajang Meningkat Drastis, Bupati Pastikan Stok Aman

29 Juli 2025 - 14:44 WIB

Dampak Kelangkaan BBM, Pemkab Jember Terapkan Belajar dan Kerja dari Rumah

29 Juli 2025 - 11:52 WIB

Trending di Pemerintahan