Menu

Mode Gelap
Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

Politik · 14 Agu 2024 23:31 WIB

Dampak Penolakan Ning Tiwi, Seruan Boikot Rekom PKB Bermunculan di Probolinggo


					SERUAN BOIKOT: Nur Ali Husin saat berada di kantor DPW PDI Perjuangan Jawa Timur. (foto: Ali Ya'lu). Perbesar

SERUAN BOIKOT: Nur Ali Husin saat berada di kantor DPW PDI Perjuangan Jawa Timur. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Seruan untuk memboikot rekomendasi yang diturunkan oleh PKB tiba-tiba mencuat ke permukaan. Pemantiknya, dinamika politik yang ada di Kota Probolinggo.

Di Kota Probolinggo, DPC PKB Kota Probolinggo menyatakan akan mengembalikan rekomendasi dari PDIP yang telah diturunkan kepada pasangan Habib Hadi Zainal Abidin yang merupakan kader PKB dan Sri Setyo Pertiwi atau Ning Tiwi.

Ning Tiwi merupakan kader PDI-Perjuangan untuk berkontestasi dalam Pilkada November mendatang. Namun PKB menolak Sri Setyo Pertiwi sebagai calon pendamping Habib Hadi.

Hal itu kemudian menuai respon keras dari Sri Setyo Pertiwi dengan menyebut sikap DPC PKB Kota Probolinggo merupakan bentuk pelecehan kepada dirinya dan PDI-Perjuangan.

Bahkan, kader PDI-P di Kota Malang memulai seruan untuk melakukan boikot terhadap rekomendasi PKB.

Seruan ini kemudian menjamur di beberapa daerah lainnya, seperti halnya di Kabupaten Probolinggo. Kader PDI-P di Kabupaten Probolinggo, jika menyerukan untuk memboikot rekomendasi yang dikeluarkan oleh PKB.

“Ayo boikot, kalau PDI-P sudah mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah, boikot siapa pun calon yang direkomendasi oleh PKB,” kata Nur Ali Husin, kader sekaligus politisi PDI-P Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/8/24).

Ia menyebut, pernyataan Ketua DPC PKB Kota Probolinggo, Abdul Mujib yang secara terang-terangan menolak calon kader PDI-P untuk berkoalisi dalam pilkada adalah bentuk pelecehan terhadap partai.

Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDI-P merupakan sesuatu yang resmi dikeluarkan partai dan ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ini juga penghinaan terhadap konstitusi partai,” Nur Ali menambahkan.

Nur Ali menyebut, seorang ketua partai tidak mempunyai hak untuk mengomentari internal partai lainnya. Sebagai ketua partai, seharusnya sudah mengerti bahwa setiap partai memiliki dapur masing-masing untuk diurusi.

“Kok sampai memuat (mengatakan, red) kalau PDI-Perjuangan itu tidak solid. Memang PKB di Kota Probolinggo solid, kan tidak menjamin. Intinya itu tidak pantas, makanya kami serukan boikot rekom PKB,” ucapnya. (*)

 

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Mohamad Rochim


 

Artikel ini telah dibaca 93 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tingkat Partisipasi Tinggi, KPU Kota Probolinggo Terbitkan 2 Buku Riset Pilkada

29 April 2025 - 20:14 WIB

KPU Probolinggo Belum Kembalikan Silpa Hibah Pilkada Serentak 2024, Nilainya Miliaran

24 Februari 2025 - 20:10 WIB

KPU Tetapkan Amin-Ina sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Terpilih

6 Februari 2025 - 20:56 WIB

Anggaran Pilkada Tersisa Rp 10 Miliar, KPU Kabupaten Probolinggo Janji Kembalikan

27 Januari 2025 - 16:40 WIB

Anggaran Pilkada Tersisa Rp 10 Miliar, DPRD Desak KPU Kab. Probolinggo Segera Kembalikan

27 Januari 2025 - 10:32 WIB

Rakor di Banyuwangi Diwarnai Musik DJ, KPU Kab. Probolinggo Beri Penjelasan Begini

21 Januari 2025 - 18:31 WIB

Cap Jempol Darah Tandai Dukungan PDI Perjuangan Kota Probolinggo untuk Megawati

19 Januari 2025 - 18:33 WIB

Paslon Thoriqul Haq – Lucita Izza Rafika Tak Hadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati Lumajang

10 Januari 2025 - 06:27 WIB

Resmi! KPU Tetapkan Gus Haris – Ra Fahmi Pasangan Bupati – Wakil Bupati Probolinggo Terpilih

9 Januari 2025 - 21:31 WIB

Trending di Politik