Menu

Mode Gelap
Wisata Lumajang Terhambat Karena Dinas Pariwisata Tak Fokus Tata Kelola dan Branding Jalur Piket Lumajang Sudah Bisa Dilewati Roda Empat Pradaksina, Ritual Puncak Perayaan Waisak di Klenteng Tri Dharma Sumber Naga Probolinggo Banyak Sampah Tersangkut di DAM Kelep, Sungai Legundi Meluap Longsor Tutup Jalur Piket Nol KM 55 Lumajang, Hanya Bisa Dilalui Roda Dua Wagub Emil Dardak Soroti Kerusakan Tanggul Kebondeli Lumajang, begini Responsnya

Pemerintahan · 5 Okt 2023 20:03 WIB

Masuki Oktober, Baru 9 dari 24 Kecamatan Lunas PBB P2


					Masuki Oktober, Baru 9 dari 24 Kecamatan Lunas PBB P2 Perbesar

Probolinggo – Hingga saat ini, 220 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2023. Sementara, 110 desa/kelurahan sisa masih belum melunasinya.

Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo,
Mochamad Idris mengatakan, dari 24 kecamatan yang ada, desa-desa yang ada di sembilan kecamatan di antaranya sudah lunas 100 persen. Kesembilan kecamatan itu adalah Kecamatan Pakuniran, Besuk, Tiris, Gending, Tegalsiwalan, Wonomerto, Bantaran, Sumber, dan Sukapura.

“Beberapa kecamatan lainnya memiliki persentase yang berbeda-beda untuk pelunasan PBB P2-nya,” katanya, Kamis (5/101/2023).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa kecamatan yang progres pelunasan PBB P2 berkisar 71-98 persen. Mulai dari Kecamatan Dringu dengan 13 desa lunas dari 14 desa, Kotaanyar dengan 12 desa lunas dari 13 desa, Leces dengan delapan desa lunas dari 10 desa, Kuripan dengan lima desa lunas dari tujuh desa), Krejengan dengan 13 desa lunas dari 17 desa, Pajarakan dengan sembilan desa lunas dari 12 desa), Kraksaan dengan sembilan desa/kelurahan lunas dari 18 desa/kelurahan), dan Gading dengan 10 desa lunas dari 19 desa.

Selanjutnya untuk progres pelunasan antara 60-70 persen terdapat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krucil dan Banyuanyar. Hanya lima desa yang lunas pada dua kecamatan yang sama-sama memiliki 14 desa tersebut.

Sementara, progres pelunasan yang berada di bawah 60 persen terdapat di lima kecamatan. Mulai dari Kecamatan Lumbang dengan empat desa lunas dari 10 desa, Paiton dengan empat desa lunas dari 20 desa, Maron dengan tiga desa lunas dari 18 desa, dan Sumberasih dengan dua desa lunas daru 13 desa.

“Untuk Kecamatan Tongas baru satu desa lunas dari 14 desa,” katanya.

Idris menambahkan, untuk desa-desa yang progres pelunasannya sudah mencapai 100 persen, ada reward yang akan didapat. Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam hal pelunasan PBB P2 dan bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain.

“Desa yang melakukan pelunasan Februari hingga April dapat reward sembilan persen dari baku desa, lunas Mei dapat delapan persen, lunas Juni dapat tujuh persen, lunas Juli dapat enam persen, dan lunas Agustus dapat lima persen dari baku desa,” pungkasnya. (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Wagub Emil Dardak Soroti Kerusakan Tanggul Kebondeli Lumajang, begini Responsnya

13 Mei 2025 - 06:18 WIB

Ketahanan Pangan Desa Lumajang: Inovasi, Pelatihan dan Dana Desa Bersinergi

12 Mei 2025 - 19:23 WIB

Lumajang Bersatu Hadapi Ancaman Banjir: Perbaikan Darurat Tanggul Sungai Kebondeli Jadi Prioritas Utama

12 Mei 2025 - 17:37 WIB

FKDT Lumajang dan Pemkab Bersinergi Wujudkan Pendidikan Keagamaan

12 Mei 2025 - 14:24 WIB

Bunda Indah Gerakkan Penanganan Darurat Kerusakan Talud di Candipuro untuk Lindungi 82 KK

12 Mei 2025 - 13:26 WIB

Bupati Jember Ajukan Bantuan Listrik Gratis untuk 7 Ribu Warga Miskin, ini Kata PLN

10 Mei 2025 - 19:35 WIB

Lumajang Berpotensi Jadi Motor Swasembada Pangan Nasional, Bisa Gagal karena Buruknya Pengelolaan Dana Desa

9 Mei 2025 - 15:50 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah

6 Mei 2025 - 16:27 WIB

Pariwisata Lumajang : Janji Regulasi Lama, Realita Masih Berantakan

5 Mei 2025 - 17:25 WIB

Trending di Pemerintahan