Probolinggo – Pembentukan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo tentang Bantuan Operasional Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin) direncanakan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Hal ini akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengingat pentingnya Perda tersebut demi meningkatkan kesejahteraan pendidikan di Madin.
“Paling lambat Kamis (24/11/2022) ini kami bahas Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah, Red.)-nya beserta anggota Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Red.) untuk memasukkannya sebagai perda inisiatif dewan,” kata Ketua Bapemperda DPRD setempat, Sugiyanto, Senin (201/11/2022).
Hal ini menurutnya perlu untuk segera dilaksanakan, mengingat pembentukan perda Madin ini merupakan perda inisiatif dewan yang tahapannya mengalami perubahan dari pembentukan perda-perda sebelumnya. Sebelumnya, pembentukan perda ini hanya perlu melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sekarang ke biro hukum juga harus ada presentasi terkait perda yang direncanakan, setelah itu baru prosesnya harmonisasi di Kemenkumham,” ujarnya.
Ia pun menargetkan, pada tahun ini proses presentasi kepada biro hukum itu dapat terlaksana. Sehingga, Kabupaten Probolinggo bisa segera mempunyai Perda Bosda Madin seperti halnya beberapa daerah lainnya di Tapal Kuda.
“Presentasi itu kan masuk bagian dari pengajuan raperda, jadi harus tahun ini, sehingga 2023 nanti perdanya sudah bisa terealisasi,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Aan tersebut pun berharap, ketika perda ini sudah terbentuk, kesejahteraan madrasah diniyah bisa mengalami peningkatan.
“Akan kami perjuangankan, dengan harapan kesejahteraan lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa ini bisa semakin baik,” ujarnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
