Menu

Mode Gelap
Kakek di Lumajang Kepergok Setubuhi Anak di Bawah Umur Sopir Truk asal Jember Meninggal di Dalam Kendaraan, Polisi Selidiki Penyebab Kematiannya Pusat Kuliner GOR A. Yani Dibuka, Dishub Siapkan Skema Parkir untuk Dongkrak PAD Kado HUT Kemerdekaan, Bandara Notohadinegoro Jember Akan Kembali Layani Penerbangan Dikira Hilang, Nelayan di Pasuruan Ditemukan Selamat di Perairan Madura Musim Kemarau, BPBD Pasuruan Suplai Air dan Tambah Tandon Baru

Pemerintahan · 8 Jun 2022 15:04 WIB

Entas Kemiskinan, Kemendes PDTT Minta Masifkan Kawal DD


					Entas Kemiskinan, Kemendes PDTT Minta Masifkan Kawal DD Perbesar

Probolinggo,- Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meminta pada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Kabupaten Probolinggo untuk konsisten dalam mengawal Dana Desa (DD).

Tenaga Ahli Kampanye Informasi Kemendes PDTT, Multazamuddin Dzikri mengatakan, jika TPP Kabupaten Probolinggo tetap bisa konsisten mengawal penggunaan anggaran DD dengan tujuan sebagai upaya pengentasan kasus kemiskinan daerah.

“Sesuai dengan program pemerintah pusat, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di mana program desa tanpa kemiskinan itu memang harus benar-benar dimaksimalkan,” kata Azam, sapaan akrabnya, Rabu (7/6/2022).
Selain program itu, lanjut Azam, seluruh TPP atau Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD), untuk lebih masif dan bisa konsisten dalam pendampingan di seluruh desa. Utamanya, dalam penyerapan dan penggunaan anggaran DD.

“Agar penggunaan DD itu nantinya benar-benar pada upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Seperti pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembinaan dan kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya,” ungkap Azam

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Probolinggo, Abdur Rahman mengatakan, jika pengentasan memang sudah menjadi agenda besar sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.

“Dan upaya itu terus dilakukan sesuai dengan arahan dan kapasitas dari tiap TPP. Kami kuatkan pendampingan itu pada penggunaan DD agar benar-benar sesuai dengan yang diharapkan sehingga persoalan kemiskinan bisa berangsur terselesaikan sedikit demi sedikit,” ujarnya. (*)

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tindaklanjuti Keluhan Warga, DPRD Lumajang Panggil Perusahaan dan Cek Perizinan

13 Agustus 2025 - 16:11 WIB

Sebanyak 46 PMI Bermasalah, Pemkab Lumajang Latih via Jalur Resmi

13 Agustus 2025 - 15:37 WIB

Lumajang Terapkan Retribusi TKA, Dorong Penguatan PAD dari Sektor Ketenagakerjaan

13 Agustus 2025 - 14:36 WIB

Cegah Krisis Energi, Pemkab Lumajang Genjot Pasokan Gas LPG 3 Kg

13 Agustus 2025 - 14:01 WIB

Disetujui Kemenhub, Stasiun Klakah Resmi Berganti Nama Jadi Stasiun Lumajang

12 Agustus 2025 - 15:31 WIB

Harga Jual Turun, Pemkab-DPRD Probolinggo Sidak Gudang Tembakau di Paiton

11 Agustus 2025 - 20:21 WIB

Langgar Kode Etik, Dua Anggota Polres Probolinggo Kota Dipecat

11 Agustus 2025 - 19:18 WIB

Revitalisasi Dilakukan Pekan Ketiga Agustus, Pemkot Probolinggo Mulai Tutup Alun-alun

11 Agustus 2025 - 15:20 WIB

Pemkot Probolinggo Bakal Sebar 58 CCTV, Telan Anggaran Rp175 Juta per Titik

9 Agustus 2025 - 11:19 WIB

Trending di Pemerintahan