PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Ratusan pengusaha Outlet Celuler yang tergabung dalam kelompok Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) se-Kota dan Kabupaten Probolinggo, melurug kantor DPRD Kota Probolinggo, di jalan Suroyo Mayangan, Senin (2/4/2018).
Mereka mendatangi kantor DPRD setempat dengan berjalan kaki sejauh satu kilometer sambil berorasi menolak peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, yang membatasi maksimal tiga kartu perdana untuk satu orang, dengan mengacu pada satu Nomor Induk KTP.
Koordinator aksi, Gus Sholehan mengatakan, peraturan yang dibuat Pemerintah itu berdampak buruk bagi pemilik outlet atau konter ponsel. Sebab, omset penjulana anjlok, bahkan sebagian pemilik konter mulai gulung tikar alias bangkrut.
“Peraturan itu sangat berdampak bagi kami mas, sebelum ada peraturan itu kami dapat menjual minimalnya 8 hingga 10 kartu perhari. Namun setelah diturunkan peraturan itu omset kami anjlok, kami hanya bisa jual antara satu hingga dua kartu tiap harinya,” kata Sholehan sesuai orasi.
Namun demikian, kata Sholehan, pihaknya tidak keberatan jika Pemerintah melakukan pendataan bagi setiap pemilik kartu, asalkan tidak ada pembatasan yakni maksimal tiga kartu untuk tiap orang. “Silahkan didata, namun jangan dibatasi karena itu merugikan kami,” pungkasnya.
Kabag Umum DPRD Kota Probolinggo Whestia Kristiantin menyampaikan, pihaknya menerima tuntutan massa pemilik konter dan akan disampaikan kepada ketua DPRD Kota Probolinggo. Kebetulan saat aksi, Ketua DPRD berikut anggotanya sedang keluar daerah dalam rangka Banmus Raperda.
“Kami terima dulu tuntutan para pemilik konter ini, namun kami kan tak berhak untuk memutuskan. kami akan menyampaikan tuntutan mereka ke Ketua Dewan, namun sekarang Pak Ketua sedang tidak ditempat karena ada kepentingan,” jelas Kristiantin. (*)
Penulis : M. Ali Gufron
Editor : Zulkifly
Tinggalkan Balasan