Menu

Mode Gelap
Coba Curi Motor di Pasar Maron, Lansia Diamuk Massa Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal Pendapatan Tumpak Sewu Selama Ini Dipertanyakan Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Pemuda Asal Kudus Tewas di Pandaan

Pemerintahan · 6 Mar 2022 18:14 WIB

Tiga Hari, Pemprov Jatim Salurkan 2,7 Juta Liter Minyak Goreng Murah


					Tiga Hari, Pemprov Jatim Salurkan 2,7 Juta Liter Minyak Goreng Murah Perbesar

Kraksaan,- Atasi kelangkaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus menggerojok minyak goreng murah ke daerah. Dalam 3 hari terakhir, sebanyak 2,7 juta liter minyak goreng disalurkan ke 38 kota/kabupaten di Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, 2,7 juta liter minyak goreng didistribusikan dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan premium. Untuk minyak goreng curah, kedepannya akan disalurkan dengan prioritas pasar tradisional.

“Insyaallah untuk sekarang ini masih ada sekitar 1,7 juta liter (minyak goreng yang dalam) proses pengemasan. Selesai langsung didistribusikan dan pada tanggal 9 Maret ini akan datang lagi sebanyak 4 ribu ton minyak goreng,” kata Khofifah saat menjnjau operasi pasar minyak goreng murah di UPT Bapenda Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Minggu (6/3/22) sore.

Selain distribusi minyak goreng secara langsung, lanjut Khofifah, pihaknya juga akan mengajak Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng Indonesia (APPMGI) agar menyiasati ketahanan minyak goreng, demi menjaga kualitas dan daya tahan.

“Kita mengajak APPMGI mengemas minyak goreng agar bisa lebih tahan lama. Karena kalau minyak goreng tidak dikemas atau curah, hanya 4 hari saja ketahanannya, lebih dari itu pasti ada gelembung-gelembungnya, kalau dalam bentuk kemasan bisa tahan lama,” tuturnya.

Selain dalam bentuk kemasan, sambung Khofifah, Pemprov Jatim juga mendistribusikan minyak goreng dalam bentuk curah melalui mobil tanki. Setiap minyak goreng yang dipasok ke daerah kemudian dijual seragam, yakni Rp 25 ribu per 2 liter.

“Kami terus berkeliling, dimana Pemprov melakukan operasi migor itu sama harganya. Koordinasi juga terus dilakukan, agar ketika barang datang itu dikemas lalu langsung dikirim, begitu seterusnya,” ujar eks aktivis Korpri PMII ini.

Sekedar informasi, operasi pasar minyak goreng murah sebelumnya sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo di pasar tradisional. Total sebanyak 44.166 liter minyak goreng murah disalurkan selama Januari-Februari.

Rinciannya, di Pasar Dringu sebanyak 2.504 liter, Pasar Leces 2.500 liter, Pasar Maron 2.000 liter, Pasar Semampir 2.000 liter, Pasar Paiton 8.000 liter. Kemudian sebanyak 27.162 liter disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 24 kecamatan se Kabupaten Probolinggo. (*)

Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur

18 Juni 2025 - 18:06 WIB

Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi

18 Juni 2025 - 17:21 WIB

Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal

18 Juni 2025 - 16:38 WIB

Pendapatan Tumpak Sewu Selama Ini Dipertanyakan

18 Juni 2025 - 16:06 WIB

Asyik! Pemkab Probolinggo Fasilitasi Kuliah Gratis plus Uang Saku di Unitomo Surabaya

17 Juni 2025 - 22:43 WIB

Survei The Republic Institute, Tingkat Kepuasan Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jember Capai 82,8 Persen

17 Juni 2025 - 16:48 WIB

Jelang Terima SK PPPK, Guru di Lumajang Meninggal Dunia

17 Juni 2025 - 16:11 WIB

Absensi Siperlu Lumajang Dicurigai, Bupati: Deteksi Mata dan Ekspresi Wajah Harus Dioptimalkan

17 Juni 2025 - 15:08 WIB

Bertemu Wali Kota, FKUB Kota Probolinggo Ajukan Perluasan Lahan TPU bagi Non Muslim

17 Juni 2025 - 14:36 WIB

Trending di Pemerintahan