Wagub Ngotot Kereta Gantung di Bromo, Pengusaha Tak Rela

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Tarik ulur kebijakan Pemprov Jatim tentang wacana kereta gantung di Gunung Bromo sepertinya berlanjut. Wagub Jatim, Emil Elistianto Dardak menjamin, kereta gantung tak akan mengganggu usaha masyarakat lokal.

Dilansir dari Antara news, mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa banyak pemilik jip sebagai pelaku usaha jasa pariwisata kawasan Gunung Bromo, merasa khawatir, kereta gantung akan mematikan usaha mereka.

“Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan mata pencaharian. Tapi, kapasitas ke Gunung Bromo sangat terbatas, perlu ada strategi baru,” ujar Emil saat menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Jawa Timur, di Kota Malang, Minggu (28/7) kemarin.

Lanjut Emil, keberadaan jip di wilayah Gunung Bromo, tetap dibutuhkan mengingat mobilitas wisatawan cukup tinggi. Jip baginya juga mempermudah akses wisatawan ke salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur tersebut.

Ketua Bromo Tengger Land Cruiser Club (BTLC), Mat Azis mengatakan, sudah mendapat informasi tersebut sejak dulu. Ia menegaskan hampir keseluruhan para pengusaha sepakat rencana kereta gantung dikaji dulu.

“Boleh Wagub bilang kereta gantung tidak mengancam jip, tapi bagaimana dengan jasa kuda. Bukan persoalan finansial saja, Bromo ini dengan Suku Tenggernya begitu kental dengan kearifan lokal. Saya khawatir ada dampak jika dipaksakan,” ucapnya, Senin (29/7).

Selain agar dikaji dahulu, ia meminta semua pelaku usaha, tokoh masyarakat yang meliputi  Probolinggo, Lumajang, Pasuruan dan Malang perlu didudukkan bersama.

“Perlu duduk bersama agar semua pihak terakomodir suaranya. Ini demi keberlangsungan hidup masyarakat Tengger di Bromo,” tandasnya. (*)

 

Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi

Baca Juga  Harga Tiket Masuk Pantai Bentar Bakal Naik 35%

Baca Juga

TPID Kota Probolinggo Buka Warung Sembako, Harga tak Menguras Kantong

Probolinggo,- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUMP), …