Menu

Mode Gelap
Pasca Karyawan Tewas Diduga Gantung Diri, Disnaker Jatim Selidiki Pabrik Tepung di Jember Modus Jual Ikan 15 Ton, Pemuda Palu Tipu Warga Kota Probolinggo Rp110 Juta Bangunan Liar di Kawasan Pelabuhan Kota Pasuruan Dibongkar Paksa LSM Diduga Peras Kades di Lumajang, Bupati Tidak Akan Ditoleransi SPPG Lumajang Sasar 3.750 Siswa dan Ibu Hamil, Bupati: Menu Disesuaikan Kebutuhan Gizi Bupati Lumajang: 73 Titik SPPG Disiapkan, 61 Sudah Miliki Titik Lokasi dan Izin Operasional

Pemerintahan · 29 Jul 2019 08:45 WIB

Wagub Ngotot Kereta Gantung di Bromo, Pengusaha Tak Rela


					Wagub Ngotot Kereta Gantung di Bromo, Pengusaha Tak Rela Perbesar

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Tarik ulur kebijakan Pemprov Jatim tentang wacana kereta gantung di Gunung Bromo sepertinya berlanjut. Wagub Jatim, Emil Elistianto Dardak menjamin, kereta gantung tak akan mengganggu usaha masyarakat lokal.

Dilansir dari Antara news, mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa banyak pemilik jip sebagai pelaku usaha jasa pariwisata kawasan Gunung Bromo, merasa khawatir, kereta gantung akan mematikan usaha mereka.

“Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan mata pencaharian. Tapi, kapasitas ke Gunung Bromo sangat terbatas, perlu ada strategi baru,” ujar Emil saat menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Jawa Timur, di Kota Malang, Minggu (28/7) kemarin.

Lanjut Emil, keberadaan jip di wilayah Gunung Bromo, tetap dibutuhkan mengingat mobilitas wisatawan cukup tinggi. Jip baginya juga mempermudah akses wisatawan ke salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur tersebut.

Ketua Bromo Tengger Land Cruiser Club (BTLC), Mat Azis mengatakan, sudah mendapat informasi tersebut sejak dulu. Ia menegaskan hampir keseluruhan para pengusaha sepakat rencana kereta gantung dikaji dulu.

“Boleh Wagub bilang kereta gantung tidak mengancam jip, tapi bagaimana dengan jasa kuda. Bukan persoalan finansial saja, Bromo ini dengan Suku Tenggernya begitu kental dengan kearifan lokal. Saya khawatir ada dampak jika dipaksakan,” ucapnya, Senin (29/7).

Selain agar dikaji dahulu, ia meminta semua pelaku usaha, tokoh masyarakat yang meliputi  Probolinggo, Lumajang, Pasuruan dan Malang perlu didudukkan bersama.

“Perlu duduk bersama agar semua pihak terakomodir suaranya. Ini demi keberlangsungan hidup masyarakat Tengger di Bromo,” tandasnya. (*)

 

Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

LSM Diduga Peras Kades di Lumajang, Bupati Tidak Akan Ditoleransi

25 Agustus 2025 - 17:53 WIB

SPPG Lumajang Sasar 3.750 Siswa dan Ibu Hamil, Bupati: Menu Disesuaikan Kebutuhan Gizi

25 Agustus 2025 - 17:30 WIB

Bupati Lumajang: 73 Titik SPPG Disiapkan, 61 Sudah Miliki Titik Lokasi dan Izin Operasional

25 Agustus 2025 - 17:20 WIB

Dipoles Terpisah dari Revitalisasi Alun-alun, Pujasera Akan Dikonsep ala Drive Thru

23 Agustus 2025 - 11:32 WIB

Alun-alun Bakal Dipercantik, Pemkab Lumajang Jamin Tak Ganggu Aktivitas Warga

23 Agustus 2025 - 09:05 WIB

Cegah Pinjol, Pemkab Lumajang Gandeng OJK Perkuat Literasi Keuangan

22 Agustus 2025 - 18:49 WIB

Gus Haris Ajak BTPN Syariah Kolaborasi Tuntaskan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

22 Agustus 2025 - 15:41 WIB

Revitalisasi Alun-alun Gagal, Pemkot Probolinggo Akan Tender Ulang

21 Agustus 2025 - 18:45 WIB

Era Digital, Pramuka Diminta Jadi Penjaga Kebenaran dan Etika Siber

21 Agustus 2025 - 16:37 WIB

Trending di Pemerintahan