Jember,- Pelaksanaan program ratoon tebu yang digulirkan pemerintah untuk mendukung swasembada gula nasional menuai keluhan dari petani.
Sejumlah persoalan tersebut disampaikan langsung oleh petani tebu asal Kecamatan Bangsalsari dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Jember, Senin (26/1/26) siang.
Salah satu petani, Nurdin, menilai program yang seharusnya menekan biaya produksi dan mempercepat masa panen itu belum berjalan sesuai rencana.
Ia menyebut minimnya sosialisasi membuat petani tidak mampu memahami teknis pelaksanaan sejak awal.
Menurutnya, ketidaksesuaian paling terlihat pada realisasi bantuan bibit. Dalam perencanaan, kebutuhan bibit ratoon diperkirakan mencapai sekitar tujuh ton per hektare.
Namun di lapangan petani hanya menerima sekitar empat hingga 4,5 ton. “Ini jelas memengaruhi hasil. Antara rencana dan kenyataan berbeda jauh,” ujarnya.
Selain bibit, pembagian luasan lahan juga dipersoalkan. Meski ketentuan menyebutkan petani dapat mendaftar lahan maksimal di bawah lima hektare, realisasi yang diterima justru jauh lebih kecil dari yang diajukan.
“Nah yang didaftarkan sekian hektare, tapi yang direalisasikan hanya 0,3 sampai 0,5 hektare. Hampir semua petani mengalami hal yang sama,” kata Nurdin.
Ia juga mengungkapkan hingga kini dana penyegaran biaya sebesar Rp4 juta per hektare yang dijanjikan pemerintah belum cair.
Padahal dana tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani dalam perawatan ratoon tebu.
“Kondisi ini membuat petani kecil kesulitan. Akhirnya banyak yang harus berhadapan dengan perbankan, sementara aksesnya tidak mudah,” tambahnya.
Nurdin menilai, permasalahan tersebut diperparah dengan data petani tebu yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil.
Ia mengklaim, jumlah petani justru terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan kesiapan program.
Dalam pelaksanaannya, petani juga mengaku kerap diarahkan ke berbagai lembaga tanpa kejelasan alur.
“Petani seperti dipingpong ke sana kemari, ke koperasi dan instansi lain, tapi tidak ada solusi yang pasti,” tegasnya.
Dewan Minta Program Dievaluasi
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyayangkan lemahnya pelaksanaan program ratoon tebu di daerah.
Ia juga mengaku kecewa karena dinas teknis terkait tidak hadir dalam rapat untuk memberikan penjelasan.
“Kami membutuhkan keterangan detail terkait pelaksanaan program ini. Absennya dinas teknis tentu sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Candra menegaskan, berdasarkan keterangan petani, terdapat selisih signifikan antara bantuan yang dijanjikan dengan yang diterima di lapangan, baik dari sisi bibit maupun anggaran pengolahan lahan.
Ia menilai program ratoon tebu memiliki tujuan yang baik, namun tanpa sosialisasi dan pendampingan yang optimal, justru berpotensi merugikan petani.
“Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar berpihak pada petani,” pungkas dia. (*)
