Probolinggo,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki infrastruktur jalan sepanjang 2025. Meski menghadapi tekanan fiskal daerah, pemerintah daerah berhasil menangani sedikitnya 75 ruas jalan melalui berbagai skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
Pencapaian tersebut mendapat apresiasi positif, terutama karena dilakukan di tengah situasi anggaran yang tidak longgar. Di bawah kepemimpinan Bupati Gus dr. Mohammad Haris dan Wakil Bupati Lora Fahmi AHZ, strategi kerja kolektif menjadi kunci utama untuk memastikan perbaikan jalan tetap berjalan tanpa hambatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra mengatakan, pihaknya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beragam sumber daya non-APBD ikut dimaksimalkan agar target perbaikan infrastruktur tidak berhenti karena minimnya anggaran.
“Penanganan dilakukan melalui berbagai skema. Ada yang menggunakan APBD, ada pula yang melibatkan sektor swasta serta kontribusi pihak ketiga. Intinya kolaborasi,” kata Henki, Rabu (10/12/25).
Hengki menjelaskan, rincian penanganan jalan tahun 2025, sebanyak 42 ruas jalan ditangani melalui pemeliharaan rutin menggunakan dana APBD. Sebanyak 17 ruas jalan mendapat pekerjaan peningkatan atau konstruksi dengan pendanaan APBD.
Sebanyak 16 ruas jalan diperbaiki oleh kontraktor tol sebagai kompensasi dari dampak mobilitas alat berat. Serta beberapa akses menuju kawasan wisata dibenahi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Menurut Hengki, pola kolaborasi ini terbukti efektif. Pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan swasta, hingga kontraktor tol saling mengisi kebutuhan perbaikan lapangan.
Dengan cara ini, infrastruktur jalan tetap dapat diperbaiki secara masif meskipun kemampuan fiskal daerah terbatas. “Alhamdulillah, semua berjalan lancar,” ucapnya.
Utamakan Pelayanan Masyarakat
Bupati Probolinggo, Muhammad Haris mengatakan, pelayanan publik tidak boleh terhenti hanya karena kondisi anggaran yang ketat. Menurutnya, kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak jauh lebih mendesak.
“APBD tidak bisa menanggung semua beban infrastruktur yang ada. Namun, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Ia menilai, kerja bersama dan gotong royong lintas instansi merupakan pendekatan paling realistis sekaligus efektif di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Model seperti ini, menurut Gus Haris, bukan hanya mempercepat penyelesaian ruas-ruas jalan yang rusak, tetapi juga membuka peluang kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta.
“Dengan puluhan ruas jalan yang telah dibenahi, Pemkab berharap mobilitas warga di berbagai kecamatan semakin lancar,” tambahnya.
Infrastruktur yang baik diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, hingga mempermudah akses warga menuju layanan publik.
“Perbaikan akan terus berlanjut tahun depan pada ruas-ruas jalan rusak di sejumlah ruas jalan lainnya,” sampainya. (*)
