Probolinggo,– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 terus berproses.
Sabtu (29/11/25), DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) dari fraksi-fraksi.
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi memberikan pandangan serta masukan strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah ke depan. Politisi PDI Perjuangan, Fikri Syafi’i, bertugas menyampaikan PA secara keseluruhan mewakili fraksi-fraksi yang ada di DPRD.
Fraksi Golkar dalam PA nya menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen anggaran semata, melainkan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mereka menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat langsung bagi warga Kabupaten Probolinggo. Karena itu, sepanjang pembahasan anggaran berlangsung, Golkar konsisten mendorong penerapan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan pada masyarakat kecil.
Fraksi PKB dalam PA nya menyebut pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal, bahkan rawan kebocoran.
PKB menginginkan adanya optimalisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Jika Bapenda segera dibentuk, maka pengelolaan PAD ke depan akan lebih profesional sekaligus mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.
Fraksi Partai Gerindra dalam PA -nya menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengingatkan, program ini tidak sepatutnya hanya dipandang sebagai beban belanja daerah, melainkan sebagai investasi moral dan sosial.
Gerindra mengusulkan agar kebutuhan bahan baku MBG dipasok oleh sektor pertanian lokal. Bahkan mereka mendorong konsep keterlibatan siswa dalam memelihara unggas atau ternak kecil di rumah masing-masing sehingga menjadi bagian dari rantai pasok.
Dengan cara itu, Gerindra menilai ekonomi lokal dan pasar tradisional akan bergerak, ketimbang bergantung pada pemasok bermodal besar yang tidak menyentuh banyak pihak.
Fraksi Partai NasDem dalam PA-nya menyoroti secara tegas penurunan anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang hanya dialokasikan sebesar Rp125 miliar.
Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar pengurangan tersebut, apalagi jumlah warga miskin dan rumah tidak layak huni masih tinggi.
NasDem mendesak eksekutif untuk meninjau ulang alokasi anggaran dan menaikkan kembali porsi anggaran RTLH agar tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Sementara itu, Fraksi PDI-P menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjadi salah satu fokus perhatian fraksi tersebut.
PDI-P mendukung percepatan transformasi layanan administrasi berbasis digital serta penyediaan layanan mandiri melalui aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengakses dokumen kependudukan.
Selain itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan adanya ancaman sosial akibat tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo yang mencapai sekitar 22 ribu jiwa.
PPP meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tingginya pengangguran berpotensi menimbulkan kriminalitas dan berbagai persoalan sosial lainnya jika tidak segera diantisipasi.
“Demikian PA dari fraksi-fraksi yang dapat saya sampaikan,” ucap Fikri memungkasi. (*)
