Probolinggo,– Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, mendorong terciptanya moderasi beragama dengan melibatkan peran serta media massa. Atas hal itu, media gathering dengan pegiat pers pun dilakukan, Sabtu siang (15/11/25).
Selain dihadiri pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, media gathering yang dihelat di Klenteng Tri Dharma Sumber Naga itu, juga dihadiri oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi; dan Ketua PWI Probolinggo, Babul Arifandhie sebagai narasumber.
Ketua FKUB Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan, FKUB telah berkembang sejak dilahirkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006.
Forum ini, sambung Hudri, tidak hanya berperan sebagai ‘pemadam kebakaran’ saat terjadi konflik, tetapi juga dalam menjaga komunikasi lintas agama secara berkelanjutan.
“Tugas FKUB bukan sekadar hadir ketika ada masalah, tetapi kami membangun relasi, edukasi, dan kerja sama antarumat beragama secara terstruktur, sistematis, dan masif,” ujarnya.
Eks Ketua KPU Kota Probolinggo ini menjelaskan, FKUB Kota Probolinggo ini terdiri dari perwakilan seluruh agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta organisasi keagamaan.
Tahun depan, sebut Hudri, FKUB Kota Probolinggo berencana memperkuat program Kelompok Kerukunan Umat Beragama (KKUB) di tingkat kecamatan.
“Media mainstream kedepan dapat berkontribusi dalam meningkatkan moderasi dalam umat beragama ditengah masyarakat,” imbuhnya.
Ketua Persatuan Wartawan Probolinggo (PWI) Probolinggo, Babul Arifandhie mengatakan, pers ditengah distrupsi informasi, tetap bakal menjadi rujukan utama dalam membangun moderasi beragama.
“Sebab produk jurnalistik, baik berita dan konten yang dihasilkan jurnalis ini tidak hanya berbekal viral, tetapi juga terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Ia juga mendorong jurnalis di Kota Probolinggo, lebih berhati-hati saat meliput dan memberitakan fenomena yang menyakut Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), untuk mencegah kegaduhan lebih luas.
“Isu SARA ini sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik horizontal jika pemberitaan tidak dikelola dengan hati-hati. Namun jika berita dan kontennya positif, tentu moderasi beragama bukan keniscayaan,” urainya.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi mengaku, ia sudah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menambah anggaran dana hibah agar FKUB lebih maksimal menjalankan roda organisasi.
“Salah satu program yang harus diperjuangkan yakni gaji guru mingguan, kami di DPRD sudah mengusulkan untuk menambah dana hibah FKUB, dan alhamdulillah dari Rp 100 juta yang diajukan disetujui Rp 30 juta,” sebutnya. (*)
