Menu

Mode Gelap
PKB Sesalkan Wabup Jember Surati KPK, Desak Bupati-Wabup Duduk Bersama Duh! Motor Warga Kedungsupit Probolinggo Terbakar saat Dikendarai Dugaan Korupsi Sosialisasi Raperda di Jember, Kejaksaan Periksa Puluhan Saksi Dibawah Pengaruh Alkohol, Pria di Kota Probolinggo Gagahi Tetangga di Rusunawa Zona Merah Ojol di Lumajang, Antara Nafkah yang Terhalang dan Rasa Takut di Lapangan Bupati Lumajang Jamin 919 Lansia Hidup Layak Lewat Program Dapur Lansia

Regional · 26 Sep 2025 21:15 WIB

PKB Sesalkan Wabup Jember Surati KPK, Desak Bupati-Wabup Duduk Bersama


					Ketua DPC PKB Kabupaten Jember, Ayub Juanidi. (Foto: M. Abd Rozaq Mubarok). Perbesar

Ketua DPC PKB Kabupaten Jember, Ayub Juanidi. (Foto: M. Abd Rozaq Mubarok).

Jember,- Langkah Wakil Bupati (Wabup) Jember, Djoko Susanto yang melaporkan Bupati, Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai.salah satu partai pengusung pasangan kepala daerah tersebut saat Pilkada Serentak 2024, tak ketinggalan angkat bicara.

Ketua DPC PKB Jember, Ayub Juanidi, mengaku partainya menghormati hak Wabup untuk menyampaikan laporan. Namun, ia menilai substansi isi surat yang tersebar di publik patut dicermati lebih jauh.

“Kami cukup terkejut membaca surat itu. Apalagi ada konferensi pers yang langsung dilakukan oleh Wabup. Itu hak beliau, tapi harus dipahami konteksnya,” ujar Ayub, Jumat (26/9/25).

Menurut Ayub, surat tersebut merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan itu, jelas disebutkan posisi wakil bupati bersifat membantu, bukan bertindak independen terlepas dari bupati.

“Jadi tetap ada batasan kewenangan,” tandas dia.

PKB menilai, kegaduhan semacam ini justru merugikan publik. Ditengah capaian pembangunan daerah, masyarakat seharusnya menerima kabar baik, bukan konflik internal pemerintahan.

“Malah yang muncul sekarang malah drama politik yang membuat pemerintah sendiri tercoreng,” tambahnya.

Ayub mengungkapkan, partai pengusung sudah berkoordinasi untuk mencari solusi. PKB bahkan mendorong agar bupati dan wakil bupati duduk bersama, membuka komunikasi, dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

“Wong sama-sama orang Jember. Tinggal ketemu, ngopi, bicara dengan kepala dingin,” tutur Ayub.

Sebagai partai pengusung, sambungnya, PKB memiliki tanggung jawab menjaga soliditas pemerintahan daerah.

Bahkan, menurut Ayub, lobi politik hingga ke tingkat pusat telah dilakukan demi kelancaran pembangunan di Jember.

“Kami kecewa kalau justru muncul konflik di tengah perjuangan mengamankan anggaran pusat,” ungkapnya.

Ia pun berharap, masalah internal bisa dituntaskan secara tertutup. “Ini urusan rumah tangga pemerintahan, jangan diumbar keluar. Kalau ada persoalan, cukup diselesaikan di meja bersama,” Ayub memungkas. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Zona Merah Ojol di Lumajang, Antara Nafkah yang Terhalang dan Rasa Takut di Lapangan

26 September 2025 - 16:33 WIB

Rp475 Ribu Per Kapita Tentukan Garis Kemiskinan di Jember

26 September 2025 - 15:11 WIB

Berbahaya! 13 Kendaraan Jip Bromo Gagal Penuhi Standar saat Uji KIR

25 September 2025 - 18:10 WIB

Pos Polantas Pasar Besar Kota Pasuruan Disulap Jadi Pos Kamling Jalan Raya

25 September 2025 - 13:20 WIB

Jember Jadi Daerah Paling Rawan, KAI Intensifkan Edukasi Keselamatan di Perlintasan KA

24 September 2025 - 20:03 WIB

Alun-alun Kota Probolinggo Punya Tender Baru, Targetkan Revitalisasi Rampung Desember

24 September 2025 - 17:56 WIB

Penerbangan Jember–Jakarta Terwujud, Gus Fawait: Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

23 September 2025 - 18:12 WIB

Akhirnya, Penerbangan Perdana Jember – Jakarta Resmi Terwujud

23 September 2025 - 17:25 WIB

Minim Fasilitas, Pebalap Jember Sambut Baik Rencana Pembangunan Sirkuit di Kawasan Stadion JSG

23 September 2025 - 11:50 WIB

Trending di Regional