Lumajang, – Ada yang berbeda dari suasana Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur pada Senin, (27/5/25). Di tengah deretan kepala daerah yang hadir, Kabupaten Lumajang tampil menonjol dengan torehan prestasi yang tak hanya membanggakan, tapi juga menandai babak baru tata kelola keuangan daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali berhasil diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pencapaian WTP bagi Lumajang bukan sekadar simbol administratif. Di balik penghargaan ini, terdapat lompatan besar dalam transparansi, efisiensi, dan kolaborasi lintas sektor.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan, keberhasilan ini hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat yang terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan.
“Kami ingin tata kelola keuangan tidak hanya baik di atas kertas, tapi benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat. Setiap rupiah harus berdampak,” kata Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah.
Mengikuti jejak daerah-daerah inovatif seperti, Payakumbuh yang sukses menerapkan digitalisasi keuangan daerah, Lumajang juga mulai mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan anggaran.
Langkah ini mempercepat proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan daerah.
Tak hanya itu, digitalisasi juga mendorong efisiensi birokrasi dan memperkuat pengawasan internal, sehingga setiap program pembangunan dapat dipantau secara real-time dan tepat sasaran.
Keberhasilan Lumajang meraih WTP di tengah tantangan pengelolaan keuangan publik menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Konsistensi dan inovasi terbukti menjadi kunci, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Palembang yang telah 14 kali berturut-turut meraih WTP dan Maluku Tenggara yang mencatatkan 10 kali WTP.
Dengan opini WTP ini, Lumajang menegaskan diri sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan dan berani berinovasi. Pemkab Lumajang terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap kebijakan keuangan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“WTP bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju tata kelola keuangan daerah yang makin modern, transparan, dan berdampak luas,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
