Menu

Mode Gelap
Dari Hulu ke Hilir: Menyusun Ekosistem Mitigasi di Tengah Perubahan Iklim Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak Ingin Pajak Kendaraan Anda Dihapus? Simak Syarat dan Prosesnya di Lumajang Genjot Produksi Susu, Kementan Tebar 1.080 Sapi Perah Bunting ke 5 Wilayah di Jatim Pencarian Korban Insiden Perahu Pemancing di Lekok Masih Berlanjut, Tersisa Satu Hilang dan Akan Dilanjutkan Besok Balap Liar Berujung Maut di Paiton, 2 Pemotor Tewas usai Tabrak Elf

Pemerintahan · 6 Mei 2025 16:27 WIB

Bupati Lumajang Tekankan Inklusi Sosial dan Transformasi Birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah


					Bupati Lumajang menegaskan arah baru dalam pembangunan jangka menengah 2025-2029 (Foto: Asmadi). Perbesar

Bupati Lumajang menegaskan arah baru dalam pembangunan jangka menengah 2025-2029 (Foto: Asmadi).

Lumajang, – Bupati Lumajang menegaskan arah baru dalam pembangunan jangka menengah 2025-2029 dengan menitikberatkan pada inklusi sosial dan transformasi birokrasi yang lebih adaptif.

Selain membenahi infrastruktur dasar dan penguatan sektor strategis, Bupati Lumajang Indah Amperawati menekankan pentingnya pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.

“Kami adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Karena itu, layani rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus,” katanya, Selasa (6/5/25).

Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah itu mengatakan, akan terus aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi warga dan memberikan solusi nyata, terutama bagi mereka yang selama ini kurang terjangkau program pemerintah.

“Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Dengan pendekatan inklusif dan transformasi birokrasi, Pemkab Lumajang optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kabupaten,” jelasnya.

Berbicara soal sektor pariwisata, Bunda Indah menekankan pentingnya penataan tata kelola destinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah desa, swasta, maupun pemerintah daerah.

Ia juga mengungkapkan, bahwa telah mengajukan pembahasan Raperda tentang tata kelola wisata sebagai payung hukum dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

“Semua kami atur supaya wisata di Lumajang berkembang secara terpadu, promosi lebih luas, dan peluang investasi juga semakin terbuka,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 94 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sidak Jembatan dan Irigasi Rusak, DPRD Desak Pemkab Jember Segera Bertindak

15 Juli 2025 - 21:03 WIB

Genjot Produksi Susu, Kementan Tebar 1.080 Sapi Perah Bunting ke 5 Wilayah di Jatim

15 Juli 2025 - 19:20 WIB

Infrastruktur Belum Siap, Lumajang Absen dari Peluncuran Serentak Sekolah Rakyat

14 Juli 2025 - 15:36 WIB

Tidak Ada yang Dirumahkan, Bupati Lumajang Tegaskan Komitmen untuk Honorer R4

14 Juli 2025 - 09:03 WIB

Gandeng UJ, Pemkab Lumajang Operasi Gratis Bibir Sumbing

13 Juli 2025 - 16:27 WIB

Bupati Ikuti Fatwa MUI Soal Sound Horeg: Tidak Dilarang, Tapi Harus Dikendalikan

13 Juli 2025 - 15:30 WIB

Rp7 Miliar Digelontorkan, Ini Rincian Penataan Kawasan Kumuh Senduro

13 Juli 2025 - 14:12 WIB

Kapolda Jatim Pimpin Sertijab Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif Resmi Gantikan AKBP Wisnu Wardana

11 Juli 2025 - 23:12 WIB

Antisipasi Kecelakaan Tambang, Pemkab Lumajang Siapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ribuan Pekerja

11 Juli 2025 - 18:37 WIB

Trending di Pemerintahan