Lumajang,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang telah berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan menghemat biaya operasional seperti makan minum rapat, perjalanan dinas, pengadaan ATK, dan percetakan.
Bupati dan Wakil Bupati Lumajang berhasil menghemat puluhan miliar rupiah dari efisiensi tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lumajang Agus Setiawan saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Rabu (16/4/25).
“Yang dimaksud dari efisiensi itu bukan berarti tidak bleh belanja. Yang dimaksud efisiensi itu mengurangi atau menghemat anggaran atau kegiatan, program yang bukan prioritas, atau tidak terlalu penting atau mendesak dan dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas,” kata Agus.
Anggaran yang dihemat kemudian dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang yang menghabiskan anggaran Rp20 miliar lebih. Selain itu, anggaran efisiensi juga digunakan untuk program kesehatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Jika buat makan, dimakan ya habis uangnya, nah ini diefisien uangnya dan di hemat oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, mendapatkan puluhan miliar, uangnya untuk apa, yang pertama untuk menambah anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Lumajang, yang menghabiskan anggaran Rp20 miliar lebih,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur jalan dan program kesehatan merupakan investasi yang sangat efisien karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang dihemat dapat digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Lumajang.
“Selain itu, anggaran efisien itu juga diperuntukan untuk program kesehatan. Dan di bidang kesehatan itu sangat efisien, karena investasinya ke sumberdaya manusia,” ujarnya.
Dalam konteks ini, lanjut Agus, pembelian operasional untuk kepala desa juga dapat dianggap sebagai investasi yang efisien. Motor operasional dapat digunakan selama lebih dari 10 tahun, sehingga lebih baik daripada menggunakan anggaran untuk biaya operasional yang habis pakai.
“Kepala desa terakhir kali mendapatkan bantuan sepeda motor operasional 15 tahun yang lalu, sehingga pembelian motor baru sangat diperlukan untuk mendukung kinerja kepala desa,” jelasnya.
“Dengan demikian, efisiensi anggaran Pemkab Lumajang tidak berarti tidak boleh belanja, tetapi lebih kepada menghemat anggaran dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memutuskan untuk membeli sepeda motor Honda PCX bagi 198 kepala desa.
Anggaran untuk pembelian kendaraan operasional ini ternyata tidak berasal dari hasil penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, melainkan dari dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2024.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, Pemkab Lumajang telah menyiapkan dana Silpa APBD 2024 yang jumlahnya sekitar Rp50 miliar untuk menganggarkan kendaraan operasional kepala desa.
Namun, jumlah tersebut masih belum dapat dipastikan karena Silpa APBD 2024 masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Jadi bukan efisiensi APBD 2025, beda sumbernya dengan perbaikan jalan. Kalau yang kendaraan operasional menggunakan Silpa APBD 2024,” kata Agus di Kantor Bupati Lumajang, Selasa (15/4/2025). (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
