Menu

Mode Gelap
Demi Kedaulatan dan Kepentingan Rakyat, PKB Dukung RUU Pengelolaan Ruang Udara Aksi Pengeroyokan di Gondangwetan, Korban Luka, Pelaku Terjatuh Kecelakaan Harga Naik, Pembeli Menyusut, Pedagang Pasar Pasirian Keluhkan Sepinya Pembeli Polres Probolinggo Gagalkan Peredaran Sabu dan Ratusan Ribu Pil Okerbaya Kemasan Vitamin Ternak Kemarau Basah di Lumajang Picu Longsor, Banjir, dan Ancaman Lahar Dingin Semeru Gunung Semeru Erupsi 2.449 Kali Sepanjang Januari Hingga September

Pemerintahan · 12 Feb 2025 18:23 WIB

Agak Lain! Pemkot Probolinggo Jamin 1.400 Tenaga Honorer Tidak Dirumahkan


					Kantor Wali Kota Probolinggo di Jl. Panglima Sudirman. (foto: Hafiz Rozani)
Perbesar

Kantor Wali Kota Probolinggo di Jl. Panglima Sudirman. (foto: Hafiz Rozani)

Probolinggo,- Ratusan tenaga honorer di sejumlah daerah, dirumahkan oleh pemerintah setempat. Fenomena ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun kebijakan ini sepertinya tidak berlaku di Kota Probolinggo. Pemerintah setempat, memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para tenaga honorer.

Pj. Wali Kota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan menjamin bahwa tenaga honorer di Kota Probolinggo tidak akan diberhentikan.

Hal itu tetap berlaku meskipun masih banyak tenaga honorer yang tidak terdaftar di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Jadi semua tenaga honorer datanya pasti masuk ke BKN, asalkan ikut tes,” kata Taufik saat ditemui dalam acara Gerakan Pasar Murah, di depan Kantor Pemkot Probolinggo, Rabu siang (12/2/25).

Taufik mengungkapkan nantinya sekitar 1.400 tenaga honorer yang diangkat, statusnya PPPK paruh waktu. Secara bertahap, mereka akan menjadi PPPK penuh waktu, dengan mempertimbangkan kekuatan ABPD Kota Probolinggo.

Ia menegaskan, tidak tenaga honorer di Pemkot Probolinggo yang di-PHK. “Kecuali yang bersangkutan berhenti sendiri ikut tes di tempat lain,” pungkasnya.

Hal sedana disampaikan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi. Ia menyebut, saat ini 1.478 PTT non database BKN sudah proses mendaftar di PPPK tahap kedua.

Selaim itu, dari hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa keberadaan 1.478 PTT dibutuhkan oleh Pemkot Probolinggo.

“Telah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan DPRD, maka 1.478 non ASN yanh non database tidak boleh ada pemberhentian,” ujarnya.

Jika 1.478 PTT diangkat menjadi PPPK baik paruh waktu, ataupun penuh waktu, maka harus disiapkan regulasi bahwa mereka dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

DPRD Kota Probolinggo, klaim Sibro, sudah mendorong agar disiapkan Perwali tentang analisa dan beban kerja. Dengan demikian, 1.478 honorer sudah ada tempatnya di dinas A hingga dinas B.

“Sekarang tinggal secepatnya BKD Kota Probolinggo melakukan advokasi agar terbit PPPK paruh waktu, dan bertahap menjadi penuh waktu dengan jangka waktu empat hingga lima tahun dengan penyesuaian APBD,” imbuhnya. (*)

 


Editor : Mohammad S

Publisher : Keyra


Artikel ini telah dibaca 2,411 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Di Lumajang, Anak-anak Bisa Pilih Menu Makan Bergizi Sendiri

17 September 2025 - 14:56 WIB

Bupati Lumajang: Pers Mitra Strategis untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

17 September 2025 - 14:36 WIB

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Meriahnya Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Diwarnai Pertunjukan Drone dan Tari Taksu Ilahi

14 September 2025 - 06:57 WIB

MTQ Jawa Timur XXXI di Jember Resmi Dibuka, Disebut Setara Even Nasional

14 September 2025 - 06:33 WIB

Pemkab Jember Terima 158 Program RTLH, Gubernur Khofifah Tinjau Pengerjaan

13 September 2025 - 16:40 WIB

Trending di Pemerintahan